Wasiat Multaqa Ulama Aswaja Jatim, Tinggalkan Kapitalisme-Demokrasi yang Menyengsarakan, Campakkan Komunisme yang Brutal, Terapkan Khilafah

Surabaya, (Shautululama) – Multaqa Ulama Aswaja Jatim alhamdulillah sukses digelar secara daling, Ahad, 15/11/2020 sejak pukul 08.30 sd 11.30 dan disaksikan pemirsa melalui streaming channel Youtube lebih dari tiga ribu peserta.

Hadir dalam multaqa kali ini para ulama, kyai, habaib, pengasuh ponpes dan ustad pengasuh majlis taklim, beserta para muhibbinnya. Dalam multaqa kali ini panita telah mengundang secara khusus ulama perwakilan dari seluruh Jatim untuk menyampaikan kalam minal ulama tentang “Kutuk Penghina Nabi SAW, Tolak Demokrasi dan Kebebasan, Batalkan Undang-Undang Omnibus Law yang Dzalim”.

Tema ini dipilih berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapi umat Islam, dan ini merupakan bentuk perhatian, ihtimam ulama terhadap persoalan umat. Ulama sebagai orang yang paling takut kepada Allah dengan kapasitas ilmu, tidak boleh tinggal diam ketika terjadi kedhaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap umat.

Diantara ulama yang mendapatkan ihtirom menyampaikan kalam minal ulama dalam Multaqa Ulama Aswaja Jatim adalah :

Pertama, KH. Misbah Halimi(ulama Aswaja Kasepuhan). Beliau mendapatkan ihtirom untuk menyampaikan pandangan hukum Islam terhadap para pencela ajaran islam dan penghina Nabi,

Kedua, Kyai Misno (Ulama Aswaja Mataraman). Beliau menyampaikan tentang Ulama, sebagai ahli ilmu harus sejalan antara amal perbuatannya dengan ilmunya, khususnya dalam menyikapi hukuman bagi pencela Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam adalah dibunuh. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama Malik, Al Laits, Ahmad, Ishaq, dan juga merupakan pendapat madzhab Syafi’i.

Ketiga, Kyai Ramadlan (Ulama Aswaja Bojonegoro). Beliau diminta mengupas tentang investasi asing, pinjaman luar negeri, sebagai jalan penjajahan di bidang ekonomi. Dahulu para ulama kita memimpin umat untuk berjuang melawan penjajah, tapi kini para penjajah itu justru diundang, difasilitasi oleh negara dengan undang-undang Omnibus Law, dalihnya investasi untuk menguasai kekayaan alam negerinya dan menjadikan rakyat sebagai buruh-buruh dengan upah yang murah dan terdhalimi.

Keempat, KH. Muhammad Alwan (Ulama Aswaja Malang). Beliau diminta secara khusus untuk mengkaji Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja yang ditolak oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia, sejak disahkan di tengah malam hari. Beliau menilai UU Omnibus Law UU Cipta Kerja harus ditolak karena aturan ini dzalim, produk sistem demokrasi. Rakyat tidak bersepekat dengan undang-undang ini, buktinya mereka menolak, karena merasa didholimi. Justru yang bersepakat adalah DPR, penguasa dan pemilik modal, oligarki, lalu DPR itu wakilnya siapa?

 

Kelima, KH, dr. Ali Syafiuddin (Ulama Aswaja Pesisir Selatan). Beliau diminta secara khusus untuk mengupas tuntas tentang sistem demokrasi. Dalam pemaparannya beliau sampaikan demokrasi adalah senjata sapujagat musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam dan umat Islam dan sebagai sistem yang dipaksakan atas umat Islam secara dzalim. Kenyataan adanya musyawarah dalam demokrasi tidak bisa diklaim bahwa demokrasi sesuai dengan islam.

Musyawarah dalam demokrasi untuk membuat undang-undang sebagaimana Omnibus Law Ciptakerja yang dzalim. Sementara musyawarah dalam Islam bukan untuk membuat undang-undang, tapi untuk melaksanakan undang-undang. Hak untuk membuat undang-undang ada di tangan Allah SWT, manusia hanyalah pelaksana aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Selain itu, dalam demokrasi dijaman kebebasan, dengan dalih kebebasan berekspresi pula mereka bebas melecehkan ajaran agama, menghina Baginda Rasulullah Saw. Karena itu beliau menyerukan, pemikiran demokrasi berasal dari Montesque Prancis ini harus ditolak. Jangan hanya produk phisik Prancis saja yang ditolak, produk pemikiran demokrasi ini juga harus ditolak, karena berbahaya.

Keenam, KH. Muhajir Adib (Ulama Aswaja Sidoarjo). Beliau mendapatkan amanah untuk menyampaikan nasehat kepada penguasa tentang carut-marutnya penangganan pandemi Covid-19. Urusan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan nyawa rakyat. Hutang luar negeri lebih banyak dikorupsi daripada untuk menyelamatkan rakyat, hingga menyebabkan negeri ini masuk di jurang resesi.

Lebih parahnya lagi, di tengah rakyat sekarat menghadapi pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Omnibus Law Ciptakerja. Hal ini telah menyebabkan rakyat semakin menderita, karenanya harus dibatalkan.

Lanjut beliau, semua masalah ini muncul akibat diterapkannya sistem produk manusia yaitu kapitalisme demokrasi, bukan karena syariah islam. Namun penguasa sering menjadi para aktifis islam, para ulama yang mendakwahkan Islam kaffah sebagai kambing hitam.

“Hentikan kriminalisasi ulama, dan terapkan syariah Allah agar tercipta kesejahteraan bagi rakyat di negeri ini” seru Kyai Muhajir, sambil mengutip firman Allah SWT Surat Ar Rum: 41

Ketujuh, KH. Lukman Haris (Ulama’ Aswaja Sunenep). ”Khilafah adalah ajaran Islam, ajaran ahlussunnah wal Jamaa’ah, para ulama muktabar sepakat akan wajibnya khilafah”, seru Kyai Lukman Haris. Ulama Sumenep Madura ini menyampaikan apakah kita turut berdakwah menyampaikan wajibnya khilafah atau tidak, khilafah tetap akan tegak. Karena khilafah adalah janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah. Hanya orang-orang cerdas yang memperjuangkan khilafah, orang-orang cerdas selalu berpikir tentang masa depannya, yaitu hari ahkerat yang akan berlangsung selamanya.

Kedelapan, Kyai Sepuh Zainullah Muslim (Ulama Aswaja Pasuruan). “Khilafah adalah pelaksana syariah, yang memberlakukan hukuman kepada siapa saja melakukan pelanggaran hukum, termasuk penista agama, penghina Rasulullah SAW” ucap Kyai Zainullah.

Lanjut beliau, dalam khilafah tidak ada persekusi, kriminalisasi ulama, pendakwah, karena itu adalah bagian dari dakwah, muhasabbah kepada penguasa, dan ulama dengan ilmunya menasehati penguasa jika melanggar hukum syara’. Karenanya, beliau menolak semua bentuk kriminalisasi, persekusi, serta kekerasan fisik terhadap para da’i, para ulama, dan pengemban dakwah Islam.

Kesembilan, KH. Amir Abdullah (Ponpes Tahfidzul Qur’an Qubbul Qulub), Ulama Aswaja Jember. Beliau mengingatkan bahwa Ulama sebagai orang yang memiliki kecerdasan dalam melihat persoalan umat. Janganlah ulama terperdaya dengan kenikmatan duniawi yang hanya sesaat. Tetaplah menjadi ulama langit, yang menasehati penguasa dengan ilmunya setiap melihat kemungkaran, tidak hanya diam. Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja adalah sebuah kedzaliman, maka ulama harus menolak menyampaikan pandangannya.

Demikiran juga dengan demokrasi yang telah memberikan wewenang kepada manusia untuk membuat undang-undang, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dzalim karenanya harus ditolak karena bertentangan dengan ajaran islam. Hak membuat hukum adalah milik Allah, manusia hanya pelaksana syariat Allah SWT.

Kesepuluh, KH. KRT. Kamil Sutastito, M.Ag (Uama Aswaja Surabaya). Ulama Surabaya ini, menyeru kepada seluruh umat Islam khususnya para ulama untuk menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, demi tegaknya Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Khilafah Rasyidah ‘alaa Minhajin Nubuwwah agar tercipta keadilan, aman dan sejahtera.

Selain persoalan di atas, para ulama dalam kalamnya juga berwasiat kepada kaum muslimin agar mewaspadai kebangkitan komunisme (PKI-Partai Komunis Indonesia). Karena komunisme merupakan ideologi laten yang dilarang hidup dan berkembang di negeri ini. Komunis (PKI) telah memiliki sejarah kelam di masa lalu, PKI telah membunuh para ulama, kyai dan santri pondok pesantren, karena mereka dianggap menghalang-halangi PKI. Cerita kelam dan kejamnya PKI sangat membekas di orang-orang tua kita, para ulama kita.

Oleh karena itu, para ulama yang hadir pada Multaqa Aswaja Jatim ini, mengingatkan kembali agar kita selalu waspada, jangan lengah akan bangkitnya ideologi komunis yang diperjuangkan oleh para penerus maupun simpatisannya, yang tujuannya untuk memusuhi umat Islam, karena secara keyakinan berbeda.

Setelah penyampaian kalam minal ulama, dibacakan pernyataan sikap Multaqa Ulama Aswaja Jatim oleh Kyai Fathoni, Ulama Aswaja Kasepuhan Jatim. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh KH. Ridho’i dari Malang Kabupaten. (hs)

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …