Ulama, Tokoh, Advokat, Akademisi Muslim Indonesia Tolak Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Ummat

Jakarta, (shautululama)—Ramadhan sebagai bulan perjuangan dimaknai untuk membela saudara muslim lainnya. Hal ini terlihat dari agenda penting penyikapan dan pembelaan terkait kriminalisasi beberapa ulama dan tokoh nasional. Jumat (17/5/2019) LBH Pelita Umat melaksanakan Islamic Lawyers Forum (ILF) “Tim Asistensi Hukum dan Kriminalisasi Tokoh Pasca Pemilu”.

Mengundang narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Damai Hari Lubis, SH, MH (Divisi Hukum PA 212), Ahmad Michdan, SH (Wakil Ketua Dewan Pembina TPM), Novel Bamukmin, SH (Juru Bicara PA 212), Arah Mardani, SH (Direktur Advokat LBH PAHAM), KH. Achmad Junaidi Ath-Thoyibi (Mudir Ma’had Daarul Mustofa), dan Chandra Purna Irawan,SH, MH (Sekjen LBH Pelita Umat).

Sejak tim Asistensi hukum Kemenkopolhukam ini dibentuk, terbukti sejumlah nama ulama dan tokoh nasional mendapat tindakan hukum yang tidak proporsional dan cenderung dipaksakan. Habib Muhammad Rizq Syihab, Ust. Bachtiar Nashier, Ust Ahmad Haekal Hasan, Prof. Amien Rais, adalah sejumlah nama ulama dan tokoh nasional yang dikriminalkan rezim berdalih ucapan dan tindakannya dipandang berpotensi melanggar hukum. Bahkan, advokat senior Eggi Sudjana terpaksa meringkuk di jeruji besi, hanya karena dituding melakukan gerakan makar.

Berkenaan dengan hal itu, ada tiga bentuk sikap dari narasumber dan peserta yang hadir:

Pertama, menolak segala bentuk kriminalisasi hukum terhadap para ulama dan tokoh nasional, serta menyeru kepada Pemerintah untuk segera menghentikannya.

Kedua, menuntut kepada Pemerintah untuk segera menghentikan berbagai tuduhan dan serta merta membebaskan ulama dan tokoh nasional dari berbagai pembungkaman berdalih tuduhan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dialami olah Habib Muhammad Rizq Syihab, Ust Bachtiar Nasir, Ust. Ahmad Haekal Hasan, Prof Amien Rais dan Dr. Eggi Sudjana. Kami juga menilai ada spirit kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh muslim yang kritis terhadap pemerintah, yang berpotensi membungkam gerakan Civil Society.

Ketiga, meminta kepada Pemerintah untuk segera membubarkan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam agar tidak terjadi keterbelahan, tumpang tindih fungsi lembaga negara, maladministrasi serta kriminalisasi, serta pembungkaman aspirasi rakyat khususnya Para ulama dan tokoh nasional berdalih penegakan hukum.

Demikian pernyataan bersama dibacakan.

Jakarta, 17 Mei 2019

Deklarator Pernyataan Advokat Muslim Indonesia
Ttd
Ahmad Khozinudin, S.H.
Chandra Purna Irawan, SH MH
Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH
Ahmad Michdan, SH
Damai Hari Lubis, SH MH
Novel Bamukmin, SH
Akmal Kamil Nasution, SH
Panca Putra Kurniawan, SH MSi
Budi Hardjo, SHI
Muhammad Nur Rakhmad, SH

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Tepat!! Ulama, Tokoh, dan Muballigh Parigi Moutong Tolak Permendikbudristek

Dari Sulawesi Tengah, tokoh umat berkumpul menolak aturan yang melegalkan seks bebas. Liberalisasi kehidupan dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *