ULAMA ASWAJA: Kewajiban Menegakkan Khilafah adalah Ijma Ulama!

Sumedang, (shautululama) –  Ulama Aswaja kembali menegaskan sikapnya dalam majelis kopdarnas Komunitas Pecinta Batu dan Cincin (KOPBATIN) bersama ulama Aswaja, pada sabtu (14/12) di sebuah pesantren di Sumedang, Jawa Barat.

Al Mukarram, Ustad Abu Nabila, sebagai perwakilan ulama Aswaja menyampaikan pernyataan sikap secara tegas, bahwa dakwah menegakkan Khilafah dengan meneladani manhaj dakwah Rasulullah SAW adalah kewajiban sebagaiman telah menjadi kesepatan Ulama Alussunnah wal Jamaah. Kewajiban menegakkan Khilafah ini telah menjadi ijmak para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja).  “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli terhadap syariah)  dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” demikian beliau mengutip pendapat Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264.

Pada bagian lain, Al Mukarram, ustad Abu Nabila juga menyatakan, bahwa khilafah bukan sembarang kepemimpinan, melainkan kepemimpinan yang menjadi pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama ini, dan mengatur urusan dunia dengannya. Ini ditegaskan oleh Imam al-Mawardi (w. 450 H), Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dan para ulama lainnya.

Sehingga pada bagian akhir pernyataannya, Al Mukarram Ustad H. Abu Nabila menegaskan, bahwa para Ulama yang hadir pada Kopdarnas Kopbatin dan Ulama Aswaja ini, InsyaAllah siap dan akan senantiasa bersama para pengemban dakwah Islam, membelanya, mendukungnya, serta ikut serta aktif berjuang bersama para pengemban dakwah Khilafah. ***

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *