ULAMA ASWAJA JAWA BARAT: JAGA KEUTUHAN NEGERI, TOLAK PEMIMPIN DZALIM, TERAPKAN ISLAM KAFFAH!

Bandung– (Shautululama)- Ulama Jawa Barat menegaskan sikap untuk mencintai negeri ini, dengan menjaga keutuhannya, menolak pemimpin zhalim, dan menerapkan Islam Kaffah.

Demikian yang mengemuka dalam Multaqo Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) Jawa Barat, Ahad, 27 Desember 2020, melalui Rayah TV youtube channel, yang sampai laporan ini ditulis sudah dilihat lebih dari 18 ribu pemirsa dari berbagai wilayah di nusantara (https://www.youtube.com/watch?v=kc93j_zlc58&t=33s).

Dalam sambutan pembuka, Ustad Dr Hakim Abdurrahman, selaku Shohibul hajat, menyampaikan bahwa pemerintah tampak tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19. Bahkan pemerintah melakukan berbagai pelanggaran, salah satunya korupsi dana bansos untuk penanggulangan wabah ini.

Di samping itu, perlakuan pemerintah terbilang tidak adil. Dalam masalah disintegrasi Papua, pemerintah tidak tegas, sedangkan kepada para alim ulama justru ditindak dengan cara upaya-upaya kriminalisasi. Karena itu, sudah seharusnya umat dan para ulama harus istiqomah dalam dakwah Islam agar mencapai solusi atas masalah tersebut dengan tegaknya Khilafah Islamiyyah.

Acara yang dipandu oleh Ustad Syahid, seorang ulama kharismatik dari Garut dan Ustad Jajang ulama muda Kabupaten Bandung ini menghadirkan perwakilan ulama dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam sesi kalimah minal ulama, Ustad Yuana Ryan Tresna, M.Ag, ulama kota Bandung sekaligus Mudir Mahad Khadimus Sunnah Kota Bandung, mengungkapkan bahwa dalam maqolah Ibrahim bin Adham mengatakan kesedihan itu ada dua; Kesedihan baik yakni bersedih akan urusan akhirat, dan kesedihan buruk yakni bersedih akan urusan dunia.

Saat ini umat Islam Indonesia dalam kondisi lemah, tidak mendapatkan kebaikan dari bumi yang ditingalinya bahkan kehilangan predikat sebagai umat yang terbaik. Hal ini diakibatkan penyakit Wahn dan ditinggalkannya Syariat Isam dalam aspek kehidupan. Saatnya para alim ulama mengambil peranannya untuk tanzilul qur’an alal waqa’i dan instinbatul ahkam, baik hari ini hingga hari kiamat.

Selanjutnya, Ajengan Aceng Lukman Hakim, ulama Kabupaten Garut, menyampaikan keprihatinannya, karena Menag akan melakukan afirmasi aliran syiah dan ahmadiyyah. Menurut Ajengan Aceng, ini merupakan bentuk penghinaan kepada ajaran Islam ahlu Sunnah Wal Jama’ah.

“Semoga Menag diberikan taufik dan hidayah agar mencabut perkataan-perkataanya yang telah menyalahi pokok-pokok agama!
Begitupula kepemimpinan orang-orang bodoh harus mendorong umat dan alim ulama untuk berpegang teguh kepada harokah Islam yang tidak keluar dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah, “demikian pungkasnya.

Sedangkan Ustad Drs. Akmaludin,BA, Pimpinan MT Al Baiturahman Kabupaten Bandung, menekankan bahwa Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas umat Islam terbesar justru mendapatkan perlakuan tidak adil.

Kebijakan-kebijakan yang ada tidak melindungi kepentingan kaum Muslimin dan cenderung diperlakukan secara dzalim. Hal ini akibat diterapkannya sistem demokrasi-sekuler yang jauh daripada syariat. Kita selaku muslim tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berlanjut.

Pada sisi lain, K.H. Burhan Ali, perwakilan Ulama Priangan Timur, mengatakan, “Sungguh banyak orang bertasahul (kegampangan dalam ucapan) sehingga berani di muka umum untuk menghinakan Islam dan umat Islam. Oleh karena itu, kita harus berusaha menerapkan Islam secara kaffah, jangan dipilih-pilih. Dan untuk melaksanakan semua itu harus ada Khilafah.”

Adapun Ustad Ade Gustiadi, Ulama kabupaten Bandung Barat, menyampaikan bahwa ada yang perlu kita pertanyakan akan persatuan umat Islam. Apakah kita telah bersatu berdasarkan Aqidah Islam, dimana realitas menunjukan ketika umat Islam di satu tempat mendapatkan kekerasan fisik oleh kelompok tertentu bahkan oleh Negara, umat Islam di tempat lainnya belum merasakannya seperti satu tubuh.

Oleh karena itu, kita harus mewujudkan kesatuan hakiki dengan menegakkan Khilafah Islamiyyah.

Ustad Ujang Rohendi, perwakilan Ulama kabupaten Sumedang, memberikan

pernyataan, “Jauhilah firkah-firkah yang berusaha untuk memecah-belah umat. Bahkan harus ditinggalkan sistem yang menegakan firkah-firkah tersebut berupa sistem yang bersumber dari akal manusia. Maka kita harus kembali kepada firman Allah SWT, “Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah (Islam) janganlah kalian berpecah belah!”

Perwakilan ulama kabupaten Sukabumi, Ustad Mukhlis Ali, meneguhkan bahwa demokrasi bukan berasal dari Islam, karena secara asasi pun bersumber dari Akidah Sekularisme (pemisahan agama dengan kehidupan) sehingga menempatkan kedaulatan di tangan manusia bukan Allah SWT.

Standar dalam demokrasi suara mayoritas bukan Hukum Syara’. Saatnya kaum muslimin bangkit dengan Islam dan campakkan demokrasi.

Sedangkan K.H. Aa Facrurozy, mewakili Ulama Majalengka, menegaskan bahwa ulama sebagai pewaris nabi sangat diharapkan peranannya sebagaimana Allah SWT mengutus seorang Rasul Muhammad SAW yakni, sebagai agen perubahan. Yakni sebagai pihak yang mengubah kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islam dimana di dalamnya diterapkan syariah Islam di berbagai aspek kehidupan.

Di bagian perwakilan ulama Jawa Barat, K.H. Roni Abdul Fatah, Lc. MA. menyampaikan bahwa tidak mungkin umat Islam mendapatkan kemuliaan dengan sistem (demokrasi) yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Sistem ini hanya menampilkan kezaliman dan ketidakadilan dimana-mana.

Semoga para alim ulama dan umat ini semakin menyadari akan pentingnya sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) untuk ditegakkan.

Demikian pula penegasan Ajengan Asep Sudrajat, sebagai perwakilan Ulama Jawa Barat, bahwa wujud dari cinta negeri adalah eratnya ukhuwwah dan menjadikan cita-cita kita menjadi cita-cita bersama yakni tegaknya institusi Khilafah Islamiyyah sehingga syariat Islam dapat diterapkan. Insyaa Allah, umat akan mengikuti ulamanya, karena ulama adalah panutan umat.

Sedangkan di bagian akhir seruan dan pernyataan sikap ulama, Ustad Abu Thahir, beliau adalah ulama Sumedang, menyampaikan, “Kami para ulama yang hadir dalam Multaqo Ulama Jawa Barat menyatakan:
1. Wajib bagi pemimpin muslim untuk menjaga wilayah negerinya.
2. Wajib menerapkan hukum Islam agar wilayah negerinya terjaga.
3. Mengutuk tindakan pembunuhan tanpa hukum (extra yudicial killing).
4. Menyampaikan nasehat kepada pemerintah:
(a) meninggalkan sekularisme prinsip yang menjadi dasar demokrasi liberal.
(b) tolak demokrasi, haram mengambilnya, menerapkannya dan menyebarluaskan.
5. Khilafah adalah ajaran Islam. ***(SU-JB)

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Saatnya Islam Gantikan Sistem Amoral dan Asusila, KH Misbah Halimi Sikapi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

Probolinggo, Jatim (shautululama) – KH. Misbah Halimi, M.Pd, Koordinator FKU Aswaja Jombang menjelaskan Islam siap …