TUNTUTAN NASIONAL LEMBAGA DAKWAH QAULAN SADIDA: DPR HARUS TINJAU ULANG DAN BATALKAN PERPPU ORMAS

Makassar (shautululama.com)—Elemen umat di Indonesia kian merapatkan barisan. Bersatu padu saling memberikan solidaritas dalam nasib yang sama. Hal inilah yang menjadikan beberapa elemen umat di Makssar melakukan aksi nyata. Menuntut DPR RI agar meninjau ulang dan membatalkan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017.

Sabtu (07/10/2017) terselenggara diskusi pekanan yang diadakan oleh “Lembaga Dakwah Qaulan Sadida” di rumah al Mukarram ustadz Muh. Ridwan,S.Pd.I. Diskusi yang cukum menarik membahas Perppu no.2 tahun 2017 yang dianggap melegitimasi tindakan represif penguasa terhadap ormas Islam. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena sudah membatasi gerak dakwah penyampaian risalah Islam ke seluruh alam.

Hadir al Mukarrom ustadz Ahmad Sudirman Pembina di Ikatan Dai dan Muballigh Masjid Al Markaz Al-Islami.
“Perppu ormas merupakan tantangan bagi para pengemban dakwah. Sebagaimana Nabi Musa yang dihalangi dakwahnya oleh Fir’aun. Nabi Ibrahim yang mendapatkan tantangan dari Namrud. Kondisi seperti ini harus menjadikan para pengemban dakwah untuk terus istiqomah dalam berjuang menegakkan Agama Allah SWT. Karena setiap zaman pasti ada tantangannya,”ungkapnya untuk membirkan motivasi pada peserta.

Senada dengan hal tersebut, Al-Mukarrom Ustadz Muhammad Sulfi menilai, jika tidak ada upaya serius penjelasan bahaya Perppu, bisa dipastikan umat Islam menjadi korban.
“Upaya serius harus dilakukan kalangan muballigh dan tokoh dalam memberikan masukan kepada DPR untuk meninjau ulang dan membatalkan Perppu Ormas,”tukasnya.

Ustadz M Sulfi juga tidak menginginkan kelahiran kembali rezim yang represif. Sangat jelas dari pernyataan penguasa saat ini bahwa setelah HTI dan ILUNI akan ada lagi ormas Islam yang akan dibubarkan tinggal menunggu waktu.

Shahibul faadhilah Al-Mukarrom ustadz Jamaluddin,S.Pd.I.,  juga mengungkapkan hasil pembacaan beliau bahwa PERPPU ini memiliki beberapa cacat.
“Perppu ini cacat prosedural,  karena tidak memenuhi 3 (tiga) syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 38/PUU-VII/2009 tentang adanya kebutuhan mendesak,”jelasnya menegaskan.

Selain itu ada cacat substansi, karena Perppu mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat. Sementara  Kebebasan berserikat merupakan hak yang ada dalam Konstitusi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah.

“Ada kesalaha berfikir jika seseorang dapat dipidana karena secara langsung atau tidak langsung jika menjadi pengurus/anggota Ormas yang terlarang. Bahkan, Perppu itu menambah berat pemidanaan dari maksimal 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup atau minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun,”ungkapnya menyayangkan.

Al-Mukarrom Ustadz Amir Mahmud,S.Ag., sebagai tokoh Kelurahan Rappokalling Makassar sekaligus tim Muballigh Al Markaz Al Islami ini, menegaskan perlunya ada upaya serius saat ini untuk memahamkan masyarakat terkait dengan bahaya yang akan menimpa dakwah Islam jika PERPPU N0 2 Tahun 2017 ini disahkan.

Tokoh umat yang hadir begitu antusias. Di kesempatan yang sama hadir pula Shahibul fadhilah Ustadz Nasaruddin, Al Mukarrom ustadz Armin Jaya,S.E., Al Mukarrom ustadz Drs. H. Kasim, Al Mukarrom Ustadz Najamuddin  dan al Mukarrom ustadz Datsir.

Lebih dari 20 orang hadirin semua sepakat bahwa Perppu Ormas ini wajib untuk ditolak karena berpotensi melahirkan rezim diktator. Hadirin pun menolak kebangkitan komunisme di negeri ini.[hn]

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *