Tolak Label Radikal, Aliansi Mahasiswa Beserta Ualam dan Tokoh Banua, Aksi Damai di DPRD Kalsel

Banjarmasin, (shautululama) – Semakin maraknya kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa, turut mengundang keprihatinan Aliansi Mahasiswa beserta Ulama dan Tokoh Banua, yang menggelar aksi damai ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan.

Aksi damai ini dimulai dengan berjalan kaki, bersama seratusan peserta, dari Jalan Merdeka, usai salat Jumat (08/11/2019).

Berbagai kalangan usia ikut serta, mulai dari remaja hingga orang tua, sambil membawa poster maupun spanduk penolakan kriminalisasi ulama dan mahasiswa.

Semuanya beriringan hingga sekitar 1 kilometer, menuju kawasan jalan Lambung Mangkurat.

Disambut Tim Pengendalian Massa dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, para peserta aksi damai, tidak bisa leluasa menyampaikan aspirasi di rumah wakil rakyat tersebut.

Bahkan dua jalan diblokir kepolisian, sehingga masyarakat kesulitan mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung. Namun aksi ini tetap berjalan lancar, meski tidak disambut oleh satu pun anggota dewan.

Padahal para peserta ingin meminta para wakil rakyat, agar ikut bersuara dalam menghentikan upaya kriminalisasi ulama, terutama pemberian label radikal.

“Kita ingin menegaskan kembali, bahwa pertama, kata radikal itu bukan kalimat ulama. Kata radikal itu adalah narasi yang dibuat untuk menyudutkan para ulama yang menasehati pemimpin,” jelas Pimpinan Majelis Taklim Darul Mustafa Kabupaten Barito Kuala, Ustaz Habibi Mustafa, kepada para awak media di sela orasi massa aksi damai.

Ustaz Habibi juga menegaskan, bahwa nasehat itu bukan pula ujaran kebencian, yang seharusnya bisa disikapi dengan baik oleh pemerintah, guna kebaikan kepengelolaan negara.

Di antara nasehat tersebut menurut Ustaz Habibi, adalah agar pemerintah menggunakan syariat Islam dalam mengatur negara, seperti seruan penegakan khilafah yang sesuai dengan metode kenabian, guna terwujudnya Indonesia yang berkah.

“Menyebut ulama itu sebagai ulama radikal, biasanya ulama radikal itu adalah ulama yang menyampaikan Islam kaffah, tema-tema khilafah, padahal tema khilafah itu kalau kita lihat kurikulum pendidikan di kemenag, di Madrasah Aliyah diajarkan di kelas 3. Atau silahkan cari kitab-kitab fiqih tentang khilafah itu dibahas, kemudian sekarang dijadikan sebagai tema ini terorisme, ini radikal, kan aneh, berarti meradikalkan Islam, logikanya kan gitu,” urai Ustaz Habibi.

Ustaz Habibi menambahkan, bahwa upaya kriminalisasi kepada para ulama, kebanyakan terjadi kepada para ulama yang vokal menasehati pemerintah. Selain itu ada juga mahasiswa yang didrop-out, karena dianggap radikal, bahkan sebuah organisasi Islam yang terkenal sering mendakwahi pemerintah, malah ikut dicabut status Badan Hukum Perkumpulannya (BHP), dan semuanya ini, terjadi di era penguasa saat ini.

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *