Tokoh Madiun Mengecam Keras Perppu Ormas

MADIUN (shautululama.com)— Perppu Ormas ditengarai akan menimbulkan kelahiran rezim yang diktator, otoriter dan sewenang-wenang. Untuk mencegah hal itu terjadi Tokoh Madiun yang tergabung dalam Komunitas Peduli Syariah berkumpul pada Ahad (24/09/2017)

Tokoh Madiun menilai bahwa perppu ini merupakan bentuk kekalahan intelektual pemerintah dari ormas-ormas islam yang selama ini kerap mengkritik kebijakan tak pro-rakyat dari pemerintah. Kemudian mereka pun juga mendukung upaya perlawanan hukum yang saat ini sedang ditempuh oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra bersama ormas Islam di Mahkamah Konstitusi. Tokoh Madiun berharap agar perppu ini dibatalkan dan dicabut.

Al mukarrom Abah H. Wariso menekankan bahwa “Apapun yang terjadi dakwah ini harus terus berjalan. Kita tidak boleh mundur dan takut, apalagi putus asa dalam menghadapi seluruh rintangan yang menghadang,”ujar salah satu pengusaha itu.

Pada pertemuan tersebut juga dibacakan petisi penolakan perppu ormas oleh al mukarrom Ust. Muhammad Arifin selaku koordinator Komunitas Peduli Syari’ah Madiun. Dalam petisi tersebut disampaikan antara lain:
1. Menyeru kepada DPR RI untuk menolak Perppu No. 02 Tahun 2017 untuk dijadikan sebagai undang-undang.

2. Mencatat partai politik mana saja yang tidak berpihak kepada islam dan kaum muslim, serta yang mendukung Perppu No. 02 Tahun 2017.

3. Selanjutnya akan diserukan kepada para muhibbin, pengikut dan anggota ormas mereka agar tidak memilih partai politik, calon presiden, calon legislatif dan calon kepala daerah yang diusung oleh partai tersebut.

Ustadz Hanifuddin dari DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) Madiun memungkasi acara dengan doa. Semua berharap agar perppu ini dicabut dan tidak jadi disahkan. Kedepan perkumpulan dalam wadah KPS Madiuan akan diintensifkan untuk merekatkan dalam perjuangan Islam. [hn]

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

KH MD Sirajuddin: “Jangan Pernah Mendengar UU No 2 Tahun 2017, Itu Abaikan Saja!

Depok, (shautululama.com) Terkait upaya kriminalisasi “khilafah” dan “HTI” oleh rezim Jokowi melalui Perppu yang disahkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *