SERUAN ULAMA PADA MULTAQO ULAMA ASWAJA  TAPAL KUDA

“KIPRAH ULAMA ASWAJA SELAMATKAN NEGERI,
SELAMATKAN BANGSA DARI KEKEJIAN MIRAS,
SAATNYA ISLAM GANTIKAN KAPITALISME DEMOKRASI-SEKULERISME
DAN KOMUNISME”

Assalaamu’alaikum WrWb.
Ayyuhal ‘Ulama’ul Afaadhil,

Fenomena di negeri yang masih dirundung duka akibat pandemi sarscov2, ditambah kedzaliman demi kedzaliman, drama aparat korup, ontran-ontran politik kepentingan, terjadi di tengah negeri menghadapi bencana di berbagai daerah.

Belum reda penolakan terhadap UU Omnibus Law, Cipta Investasi, Umat Islam di negeri ini dikejutkan dibuatnya peraturan dzalim, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL Ditetapkan 2 Februari 2021 dan  Berlaku 4 Maret 2021, yang melegalkan investasi miras dengan segala bentuknya, Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Allah SWT telah mengahramkan khamer, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS al-Maidah: 90).

Allah SWT menyebut khamr bisa memunculkan permusuhan dan kebencian di antara orang beriman, memalingkan Mukmin dari mengingat Allah, melalaikan shalat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(QS. Al-Ma’idah Ayat 91)

 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

 ”Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia.” (QS al-An’am: 112

Sikap Islam sangat tegas mengenai miras. Hukumnya haram, dan pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ

Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Siapa saja yang meminum khamr, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya dan saudari ayahnya (HR ath-Thabrani).

Nabi Muhammad SAW juga menyatakan khamr(miras) adalah ummul khaba ‘its (induk dari segala kejahatan), Abdullah bin Amr Radhiyallahu anhum meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِيْ بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barang siapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.” (HR ath-Thabrani)

Syariah Islam juga mengharamkan sepuluh aktivitas yang berkaitan dengan khamr. Dan dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya. [Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665)]

Maka sudah menjadi kewajiban bagi kami Ulama Aswaja untuk memberikan penjelasan dakwah Islam. Dakwah menuju kepada perubahan sebagai bentuk kecintaan kita, pada negeri kita dan bentuk tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negeri Islam yang terbesar ini. Bukan hanya itu, hal adalah sebagai bentuk tanggung jawab, harga diri dan kehormatan ulama dan umat Islam dengan menunjukkan secara visual ihtimam-nya terhadap masalah umat Islam di negeri ini.

Dalam lintasan sejarahnya yang panjang, Khilafah Islamiyah telah terbukti merupakan satu-satunya institusi pelindung dan penjaga yang terpercaya terhadap agama, umat  Islam, bahkan seluruh umat manusia. Peran tersebut tidak terlepas dari keterlibatan, peran, dan sumbangsih yang tidak ternilai dari para ulama. Mereka senantiasa memberikan nasehat, dan mengkontrol  (muhasabah) para penguasa, membimbing dan mengawal mereka untuk menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Sementara itu, hari ini 100 tahun yang lalu, institusi penegak syariah yaitu Khilafah Islamiyah telah dilenyapkan oleh konspirasi negara penjajah dan anteknya. Selanjutnya di Negeri-negeri Islam diterapkan sistem warisan penjajah, hingga hari ini telah menjadi sumber utama permasalahan yang terjadi carut-marut dalam pengelolaan negeri Islam ini.

Maka dengan hanya mengharap ridha Allah SWT, dan mempertimbangkan bahwa:

  1. Dakwah adalah kewajiban setiap muslim;
  2. Kewajiban ulama adalah menyerukan amar makruf dan nahi munkar, kepedulian (ihtimam) terhadap urusan agama dan ummat, serta memberikan nasehat, melakukan koreksi dan kontrol terhadap penguasa.
  3. Ulama adalah ahli ilmu agama yang amal perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya.
  4. Kapitalisme-Demokrasi-Sekulerisme Dan Komunisme Adalah Ummul Jara’im, pangkal kejahatan dan kehancura umat manusia.
  5. MIRAS, Induk Kejahatan, Menciptakan Kerusakan Sosial dan Melalaikan dari Mengingat Allah SWT. Melegalkannya adalah kedzaliman.
  6. Kewajiban ulama untuk menjaga ukhuwwah dari segala upaya adu domba antar umat Islam, dan menjaga ummat dari kerusakan dan kehancuran.
  7. Bahwa semua carut marut sistem kehidupan berbangsa dan bernegara berakar dari sistem kehidupan yang dianut dan diterapkan di negeri ini, yaitu sistem demokrasi-sekular-kapitalis warisan penjajah setelah dihapuskannya Sistem Pemerintahan Islam 1 Abad yang lalu. Padahal sekularisme-kapitalisme merupakan pangkal kejahatan dan kehancura umat manusia.
  8. Ulama sebagai waratsatul anbiya’ dan pembawa amanag dari para rasul, adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan serta pandangan jauh ke depan,

“اَلْعَاقِلُ مَنْ يَرَى بِاَوَّلِ رَأْيِهِ آخِرَ الْاُمُوْرِ”

 “Orang cerdas itu adalah  orang yang memprioritaskan pemahamannya pada akhir dari banyak perkara” (Tafsir Al-haqqi, juz 10 hal 337)

Oleh karena itu, Kami Para Ulama yang hadir pada  MULTAQO ULAMA ASWAJA TAPAL KUDA  , menyatakan sikap :

  1. Wajib Menolak segala bentuk investasi asing yang merupakan bentuk penjajahan gaya baru.
  2. Wajib menolak segala bentuk legalisasi produksi dan peredaran khamr/ miras, yang merupakan induk segala kejahatan.
  3. Wajib bagi pemimpin muslim untuk menjaga persatuan dan haram hukumnya melakukan perpecahan dan menjauhkan dari sikap mengadu domba dengan memainkan isyu ekstrimisme.
  4. Wajib bagi pemimpin muslim menghentikan semua kedzaliman, kriminalisasi dan persekusi serta kekerasan terhadap ulama dan pejuang Islam.
  5. Menyampaikan nasihat kepada pemerintah di negeri ini,
    a). Untuk meninggalkan sistem kapitalisme-liberal, yang hanya mempertibangkan keuntungan, menyebabkan pengelolaan sumber daya alam menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya yang melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.
    b). Mencabut seluruh dasar hukum yang melegalkan penjajahan gaya baru/investasi asing. Baik Omnibus-Law Cipta Investasi, Perpres 10 tahun 2001 Bidang Usaha Penanaman Modal.
    c). Karena telak terbukti nyata Kapitalisme-Demokrasi-Sekulerisme Dan Komunisme Adalah Ummul Jara’im, pangkal kejahatan dan kehancura umat manusia. Maka Wajib bagi pemimpin muslim membuang demokrasi-sekulerisme yang telah melahirkan rezim sekuler radikal, pemimpin dan undang-undang zhalim yang tidak akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat.
    d). Untuk berhati-hati terhadap Komunisme, yang penuh kepalsuan dan kediktatoran, yang akan menambah kesengsaraan semakin dalam bagi negeri ini.
    e). Negeri di kawasan Nusantara ini memiliki tautan sejarah yang kuat dengan Kekhilafahan Islamiyah, dan status tanahnya sebagai bnegeri kaum muslimin adalah tanah usyriyyah.
  1. Khilafah adalah ajaran Islam, ajaran ahlussunnah wal Jamaa’ah, para ulama muktabar sepakat akan wajibnya. Kriminalisasi, dan persekusi terhadap khilafah adalah kriminalisasi dan persekusi terhadap ajaran Islam, yang merupakan perbuatan terlaknat dunia dan akhirat, serta pelakunya mendapatkan adzab neraka yang menghinakan

اِنَّ الَّذِيۡنَ يُؤۡذُوۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا مُّهِيۡنًا

Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. QS. Al-Ahzab Ayat 57

  1. Menyeru kepada seluruh umat Islam khususnya para ulama untuk terus menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, demi tegaknya Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Khilafah Rasyidah ‘alaa Minhajin Nubuwwah.

Wa maannashru illa min ‘indillahi ‘azza wa jalla,
Wallahul Musta’aan Wa Huwa Waliyyut Taufiq
Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Kami Atas Nama Para Ulama yang hadir pada
MULTAQO ULAMA ASWAJA  TAPAL KUDA
SELASA, 16 MARET 2021

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …