Palu, Sulteng (shautululama) – Menanggapi berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat khususnya terkait UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Forum Komunikasi Ulama (FKU) Ahlussunah Wal jama’ah Sulawesi Tengah menggelar Multaqo Ulama Aswaja dengan tema _Tapera dan Konten Kekerasan dan Cabul di Kurikulum Pendidikan, Demonstrasi Kedzaliman dan Penghancuran Moral Ala Demokrasi,_ Kamis (4/7/2024) di Kota Palu Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan tersebut, yang dihadiri oleh Habib Hamid Al Qadry, Ustaz Muhammad Sardi Aras menyampaikan bahwa Tapera mencerminkan pemerintah lepas tangan dalam membantu rakyat memiliki hunian, mirip dengan BPJS di mana rakyat dipaksa saling menanggung pelayanan kesehatan. Padahal, lanjut Sardi Aras, Islam mewajibkan negara (Khilafah) membantu rakyat memperoleh rumah dengan beberapa mekanisme.
_Pertama,_ negara harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat agar rakyat memiliki penghasilan cukup untuk membeli atau menyewa rumah.
_Kedua,_ negara melarang praktik ribawi dalam jual-beli kredit perumahan karena riba adalah dosa besar yang menghambat kepemilikan rumah.
_Ketiga,_ negara harus menghilangkan penguasaan lahan luas oleh segelintir orang atau korporasi, yang saat ini menyebabkan monopoli dan harga tanah mahal. Syariah Islam mengatur bahwa lahan yang ditelantarkan selama tiga tahun akan disita negara untuk diberikan kepada yang mampu mengelolanya. Hal ini berdasarkan Ijmak Sahabat, yang bertujuan untuk menghapuskan monopoli lahan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki lahan dan hunian dengan cara yang mudah.
_Keempat,_ negara dapat memberikan lahan dan insentif kepada rakyat untuk memudahkan mereka memiliki hunian.
Selain itu, Sardi Aras juga mengungkap bahwa Tapera merupakan kedzaliman, mengambil harta rakyat secara paksa, hukumnya haram.
“Inilah bentuk kerusakan ala demokrasi dalam urusan harta, belum lagi dalam pendidikan pun demikian, baru-baru ini kembali ramai konten porno dan kekerasan masuk dalam kurikulum melalui sastra, yang mengundang banyak kritik, walau kemudian ditarik, pada dasarnya masuknya konten-konten tersebut akan menjadi perusakan akhlak generasi muda negeri ini, dan ini merupakan penghancuran generasi ala demokrasi, yang dengan kebebasan ala demokrasi inilah konten porno dan kekerasan bisa masuk dalam kurikulum pendidikan yang seharusnya steril dari material yang akan merusak moral dan akhlak generasi bangsa ini,” bebernya.
Karena itu, sebagai warosatul anbiya wal mursalin, sekaligus uyunul ummah, serta Islam telah memberikan solusi kebaikan yang dibawa oleh Sayyidinal Mustofa Muhammad saw, yang diteruskan oleh para sahabatnya dan diteruskan oleh kaum muslimin selama berabad-abad. Ulama Ahlussunah Wal jama’ah Sulawesi Tengah menyeru:
_Pertama,_ Ulama untuk menjadi pendorong, dan menyadarkan umat bahwa Solusi hakiki terhadap permasalahan umat termasuk didalam nya kedzaliman dalam tapera;
_Kedua,_ Menghentikan pengambilan harta secara paksa dari rakyat dalam bentuk kebijakan apapun, karena itu adalah kebatilan dan haram;
_Ketiga,_ Ulama bergerak memberikan penyadaran terhadap bahaya dan kerusakan akibat konten-konten porno, cabul dan kekerasan dalam kurikulum Pendidikan;
_Keempat,_ Bahwa kapitalisme-demokrasi adalah umul jaroim, harus ditinggalkan dan kembali kepada Islam yang diterapkan secara kaffah;
_Kelima,_ Ulama bergerak sekaligus mendampingi umat untuk melakukan perubahan menuju Islam Kaffah dan berjuang untuk tegaknya kehidupan dengan sistem yang telah diwariskan Rasulullah saw, Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwwah;
_Keenam,_ Kepada seluruh umat untuk kembali kepada Islam secara kaffah sebagai bentuk dan ikhtiar kecintaan pada negeri, yang akan mendatangkan rahmatan lil alamiin;
_Ketujuh,_ Negeri ini memiliki potensi untuk menjadi besar, dan sejahtera serta menjadi daulatul ula fil alam dengan penerapan Islam kaffah dalam bingkai Khilafah ala minhajim nubuwwah []
