SEMUA ALAT BUKTI (VIDEO) TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM

Jakarta, (shautululama.com). Hari ini, Kamis 18/1/2018, sidang lanjutan gugatan perkaran pembubaran ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) melawan Kemenkumham di PTUN Jakarta Timur digelar kembali.

Agenda sidang kali ini pemaparan bukti-bukti yang disampaikan oleh tergugat (Kemenkumham). Pihak Kemenkumham membawa atau memutarkan sejumlah video dalam ruang persidangan. Namun, Gugum Ridho Putra, selaku pengacara HTI, memaparkan kelemahan bukti-bukti yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum pemerintah tersebut. “Semua bukti video alasannya kita tolak semua, karena kejadian itu jauh semua sebelum Perppu terbit, Perppu Ormas diterbitkan 10 Juli 2017 nah video itu kejadiannya ada yang tahun 2013, 2014, 2015, 2016 jauh hari sebelum Perppu terbit, seharusnya kalau kita mau dihukum lewat Perppu, bukti-bukti tersebut sejak Perppu ormas terbit kedepan.” Ungkap Gugum
Berikut pernyataan yang disampaikan oleh pengacara HTI:

1.Bukti video yang dihadirkan adalah video-video yang berisi kejadian pada jauh hari sebelum perppu ormas diterbitkan, padahal pemerintah membubarkan HTI menggunakan Perppu.

2.Tergugat dalam hal ini Menkumham tidak bisa menjelaskan dari mana sumbernya didapatkan video-video itu dan bagaimana cara mendapatkannya.

3.Bukti harusnya diambil oleh pihak yang berwenang, diverifikasi oleh pihak berwenang, sedangkan ini kalau dilihat urutannya, mereka kumpulkan sendiri lalu dibawa ke Bareskrim untuk diverifikasi, lalu pada tanggal 19 Desember setelah diverifikasi keluar hasilnya dinyatakan orginal dll. Bukan begitu cara mengajukan bukti, dan itu gak bisa dijadikan bukti karena bukan hasil pemeriksaan yang resmi. Jadi kalau sesuai dengan due proces of law, kalau mau menghukum seseorang buktinya harus dikumpulkan oleh pejabat yang berwenang (Polisi) dan itu harus sebelum dia dihukum, sedangkan ini HTI dibubarkan dulu baru diverifikasi. Sedangkan ini verifikasi keluar tanggal 19 Desember 2017, HTI dibubarkan jauh hari sebelumnya yaitu tanggal 17 Juli 2017.

4.Beberapa video yang bukan kegiatan HTI tapi dituduhkan itu adalah kegiatan HTI, diantaranya ada 2, pertama mereka mengklaim video sumpah HTI di kampus IPB. Padahal itu agendanya mahasiswa bukan agenda HTI. Kedua, ceramah salah seorang tokoh atau kyai yang hadir di acara tadi, tapi diklaim kegiatan HTI.

5.Apa kesalahan HTI? apa yang menjadi persoalan? justru yang berbahaya bukan buktinya tapi kesimpulan yang dibuat, jadi kalau kita boleh balik justru kesimpulan itu melanggar hukum.

6.Harapannya jika kita dibubarkan apa buktinya, mana hasil pemeriksaannya silahkan dihadirkan disini, gak ada, yang dihadirkan hanya video yang dicomot sendiri divalidasi sendiri di Bareskrim.(hs)

 

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *