Prof Yusril: “HTI Belum Mati”

Jakarta, (shautululama.com) – Demikian pernyataan, mantan Menteri Hukum dan Ham, Prof. Yuzril Ihza Mahendra, yang sekaligus kuasa hukum HTI, saat menanggapi pernyataan Prof. Mahfud MD pasca pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang oleh DPR.

Hal itu beliau ungkapkan seusai mengadiri sidang gugatan pencabutan status badan hukum HTI di PTUN Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017.

“HTI belum tamat dengan disahkannya Perpu No. 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang sebagaimana dikatakan Prof Mahfud MD” kata Yusril. Kalau putusan penundaan dikabulkan PTUN, maka dengan serta merta HTI hidup lagi, tegasnya. Kalau sekiranya uji materil UU Keormasan pasca pengesahan Perpu nanti dikabulkan MK, maka HTI bisa sekali lagi mendaftarkan diri sebagai ormas berbadan hukum ke Kemenkumham. (Republika.co.id, Kamis , 26 October 2017)

“HTI kini baru pingsan, belum mati. Orang pingsan kan bisa siuman lagi” kata Yusril menanggapi Mahfud MD. Yusril mengatakan perjuangannya membela HTI dan ormas-ormas yang merasa terancam untuk dibubarkan pasca disahkannya Perpu Ormas menjadi Undang-undang takkan berhenti. Hukum dan demokrasi di negara ini harus ditegakkan. “Hukum tidak boleh kalah dengan kesewenang-wenangan”, tutupnya.

Kuasa Hukum HTI, Prof Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa petitum gugutan HTi adalah memohon agar PTUN menunda berlakunya Keputusan Menkumham sampai putusan berkekuatan tetap. Selain itu, HTI juga mohon agar Keputusan Menkumham dinyatakan batal dan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang2an dan asas2 umum pemerintahan yanga baik.

Sebagaimana diketahui, pasca pengesahan Perppu No Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang oleh DPR, Prof. Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan tanggapan bahwa nasib ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tamat.

“Dengan diterimanya Perppu 2/2017 oleh DPR hari ini ada 3 konsekuensi hukum yang intinya: HTI sebagai ormas sudah tamat, tak bisa hidup lagi,” ujar Mahfud MD dalam cuitannya di Twitter lewat akun @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Rabu (25/10/2017).

Mahfud menjelaskan, dengan diterimanya Perppu Ormas oleh DPR, berarti pembubaran HTI oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sah sesuai dengan undang-undang karena Perppu tersebut menjadi undang-undang.

Lanjut Mahfud, diterimanya Perppu Ormas ini oleh DPR otomatis membuat perkara judicial review atau uji materi di MK jadi kehilangan obyek. (hs)

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *