Presidium Alumni 212 Berencana Ajukan Gugatan UU Ormas Ke MK

Jakarta, (shautululama.com) – Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya DPR sahkan Perppu No 2 Tahun 2017 Jadi Undang-undang. Perppu No 2 Tahun 2017 resmi ditetapkan DPR menjadi Undang-undang sebagai pengganti dari Undang-Undang Ormas No 17 Tahun 2013.

Penetapan ini dilakukan DPR RI melalui sidang paripurna. Jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 445 orang. Ada 131 anggota DPR menyatakan tidak setuju dengan Perppu tersebut. Sementara yang mendukung Perppu tersebut menjadi Undang-undang ada 314 anggota.

Menanggapi pengesahan Perppu menjadi Undang-undang ini, Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, menolak dengan tegas Perppu tersebut. Presidium Alumni 212 berencana mengajukan gugatan UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami merasa kecewa kepada putusan sahnya Perppu Ormas. Kami akan melakukan perlawanan, yaitu jalur hukum di MK. Kami tak akan lelah agar UU Ormas dibatalkan,” ujar Slamet saat mengikuti Aksi 2410 di depan gedung MPR/DPR RI untuk menolak Perppu, Selasa (24/10/2017).

Perlawanan lain yang hendak ditempuh adalah dengan memberikan hukuman politik kepada partai-partai pendukung Perppu Ormas tersebut. Masyarakat diminta untuk tidak memilih parpol yang mendukung pengesahan Perppu menjadi Undang-undang.

“Partai yang mendukung Perppu ini harus diberi pelajaran dengan cara tidak memilih lagi di Pilkada dan Pilpres,” tambahnya.

Sementara itu, Partai Gerinda juga berencana melakukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap UU Ormas yang bari disahkan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gerinda akan membahas bersama partai-partai lainnya.

“Nanti kami opsi Gerindra dan fraksi lain akan mendiskusikan, merapatkan dan mengajukan (gugatan) atau elemen lain dengan membuat judicial review ke MK,” ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan pemerintah bahwa tugas masih jauh dari selesai setelah Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang. Ada beberapa pasal yang dianggap memberikan hukuman terlalu berat dalam penindakan ormas yang harus direvisi pemerintah.

Berikut ini perbandingan partai pendukung Perppu Ormas dan partai penentang Perppu Ormas. Partai PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-undang pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Sementara partai PKB, Demokrat dan PPP, setuju Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang, namun dengan catatan. Sementara partai Gerinda, PKS dan PAN dengan tegas menolak Perppu tersebut dijadikan Undang-undang Ormas sebagai pengganti Undang-undang No 17 Tahun 2013. (hs)

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Tepat!! Ulama, Tokoh, dan Muballigh Parigi Moutong Tolak Permendikbudristek

Dari Sulawesi Tengah, tokoh umat berkumpul menolak aturan yang melegalkan seks bebas. Liberalisasi kehidupan dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *