Pesan dari Kajian Kitab Bulughul Maram, Dengan Khilafah Kita Tuntaskan Masalah Korupsi

Tulungagung, Jatim (shautululama) – Ada yang beda  di Majelis Taklim Rutin Buluhul Marom.  Jika pada Kamis  sebelumnya mengkaji kitab Buluhul Marom,  Kamis malam Jum’at (12/3/2020) diadakan Multaqa Ulama.  Hadir dalam acara itu ust Wawi dari Majelis Taklim Selasan, Kya Ghazy el Islamy sebagai Pembina Kajian Remaja Rindu Surga dan ust Abi Faqih sebagai Pembina MT Buluhul marom beserta puluhan muhibin beliau. Pada multaqa kali ini membahas tema tentang korupsi,  sebagai keprihatin terhadap maraknya korupsi di negeri ini.

Ustad Ghazy El Islamy  sebagai pemateri pertama memaparkan tentang fakta korupsi di negeri ini sudah pada tingkat yang parah. Kasus korupsi terjadi di setiap lini kehidupan dan hal ini berdampak pada ternganggunya kesejahteraan rakyat. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai kesejahteraan rakyat, malah dikorupsi. Artinya, dana ihi hanya untuk beberapa gelintir orang saja.

Pelaku korupsi adalah para wakil rakyat mulai dari anggota DPRD dan DPR. Juga pimpinan darerah baik Bupati, Walikota maupun Gubernur. Hal ini terlihat dengan tertangkapnya mereka oleh KPK. Bahkan terkadi di suatu daerah, hampir semua wakil rakyatnya ditangkap oleh KPK. Demikian juga pimpinan daerahnya.

Hal ini terjadi sebagai dampak dari diterapkannya sistem demokrasi sekluler. Yang mana apapun biasa dijual belikan termasuk jabatan dan wakil rakyat. Sebelum menduduki jabatan mereka harus mengeluarkan uang sebagai biaya politisnya. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan fantastis. Maka tidak heran ketika mereka telah menduduki jabatan akan mencari pengganti uang yang telah dikeluarkan. Yang paling memungkinkan adalah dengan melakukan korupsi. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Sebuah pengkhianatan terhadap rakyatnya.

Ustad Wawi menyampaikan bahwa korupsi  diawali dengan adanya suap, sebuah perbuatan yang dicela oleh rasulullah saw. Hal ini didasarkan hadist Rasulullah saw. Rasulullah saw. telah melaknat penyuap dan penerima suap (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah mengangkat Ibn Lutbiyah sebagai amil untuk mengurusi zakat bani Sulaim. Ketika datang kepada Rasulullah Saw, saat eliau meminta pertanggungjawabannya , Ibn Lutbiyah berkata. “ Ini untuk anda dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.“ Lalu Rasulullah saw bersabda.” Apakah tidak lebih baik engkau duduk-duduk saja di rumah bapakmu dan di rumah ibumu sehingga dating kepadamu hadiahmu itujika kamu orang yang jujur, (HR al Bukhari dan Muslis). Berdasarkan kedua riwayattersebut jelaslah bahwa hukukumya korupsi adalah haram.

Sementara Ust Abi Faqih sebagai pembicara terakhir menyoroti cara mmengatasai korupsi. Beliau mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan. Yaitu sanksi bagi pelaku korupsi dan cars pencegahan korupsi.

Korupsi dalam Syariah Islam disebut dengan perbuatan khianat dan pelakunya disebut khaa`in. Termasuk di dalam definisi ini adalah penggelapan uang yang dipercayakan kepada seseorang. Bagi pelakunnya diberlakukan hukum takzir,. yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.

Bentuk sanksinya tergantung berat dan ringannya korupsi yang dilakukan. Jika  ringan bisa sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Teknis hukuman mati bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan.

Sementara untuk pencegahan adalah beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu
Secara preventif paling tidak ada 6 (enam) langkah untuk mencegah korupsi menurut Syariah Islam. Pertama, rekrutmen SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme. Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya dan melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Keempat, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Khalifah Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Kelima, adanya keteladanan dari pimpinan. Keenam, pengawasan oleh negara dan masyarakat. Keenam langkah ini akan mudah dilakukan bila islam diterapkan secara sistemik dan total oleh negara khilafah. _Wallahu a’lam bishshowab_

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Demi Menjaga dan Menyelamatkan Generasi Muda Bangsa Kita Dari Perilaku Amoral, Ulama Aswaja Surabaya Raya Bermultaqa

Surabaya, (shautululama) – Maraknya kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan melatarbelakangi lahirnya Permendikbud Nomor 30 …