Perpres No 7 Tahun 2021, Bisa Menimbulkan Segregasi

Kotawaringin Barat, (shautululama) – Timbulnya banyak kontroversi di masyarakat tentang pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024, membuat ulama asal Kotawaringan Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, angkat suara.

Beliau adalah Ust. Abdul Hedi Muhammad, yang mengingatkan bahwa perpres tersebut bisa menimbulkan segregasi, hingga berpotensi memecah belah masyarakat.

Lebih lanjut beliau mengupas seperti apa seharusnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin dalam Islam.

“Kepala negara boleh mengeluarkan kebijakan atau peraturan, sepanjang tidak menyimpang dari Alquran dan _As-Sunnah_,” tegas beliau, saat menjadi salah satu pembicara dalam acara virtual Multaqo Ulama Aswaja Regional Kalimantan, yang dialirkan langsung kanal YouTube Ulama Gurunda TV, Ahad (21/02/2021).

Ust. Abdul Hedi Muhammad juga menasihati penguasa, agar berani menarik setiap peraturan yang bisa menimbulkan kegaduhan. Apalagi menurut beliau, hal ini sudah pernah dicontohkan Khalifah Umar ketika menetapkan mahar pernikahan, yang kemudian ia batalkan, saat diluruskan oleh seorang perempuan, lantaran dianggap tidak sesuai dengan Alquran.

“Dalam sistem negara Islam, negara bisa kalah dan mesti kalah ketika yang dihadapi adalah sebuah kebenaran dari rakyatnya, bahkan oleh non muslim sekalipun, begitulah standar hukum Islam. Yang sulit akan menjadi mudah, ketika semua masalah dikembalikan pada aturan Allah Swt.,” jelas beliau.

Ust. Abdul Hedi Muhammad turut mengajak para ulama untuk memperjuangkan penerapan hukum Allah Swt., agar negeri ini mendapatkan berkah.

“Dan ketika kita mengharapkan berkah, maka kita harus berjemaah menerapkan syariat Islam secara kafah,” seru beliau.

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …