Pernyataan Sikap Multaqa Ulama Tapal Kuda: Demokrasi Senjata Sapujagat Musuh Islam Untuk Perangi Islam dan Umat Islam

Tapal Kuda, Jatim (shautululama) — Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang paripurna, Senin (5/10/2020). UU ini disahkan meski banyak penolakan. Ditengarai UU ini bertujuan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan. Jelas sekali menunjukkan keserakahan kapitalisme dengan mengabaikan aspek keadilan pada pekerja demi memberikan keuntungan terbesar bagi para kapitalis. Kenekatan pemerintah untuk tetap mengesahkan RUU tersebut di tengah gelombang kecaman masyarakat, tak bisa lepas dari keuntungan yang bakal diperoleh pihak korporasi dan menyengsarakan kaum pekerja.

Semestinya, jika syariat Islam ditegakkan dalam Khilafah, tak perlu lagi ada persoalan UMK, outsourcing, tunjangan kesejahteraan, ataupun PHK sewenang-wenang terhadap buruh. Buruh dan pengusaha sama-sama diuntungkan, tanpa regulasi dzalim yang hanya menguntungkan kapitalis, terlebih investor asing.

Penistaan kepada nabi tidak boleh didiamkan begitu saja. Itu kemungkaran yang harus disikapi. Maka dengan hanya mengharap ridha Allah SWT, dan mempertimbangkan bahwa MULTAQO ULAMA AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH TAPAL KUDA Menyatakan :

1. Mengutuk pemimpin negara kafir penista agama Islam pencela Nabi Muhammad SAW dan para pendukungnya. Dan memberikan peringatan bahwa hukuman mereka adalah hukuman mati.
2. Menolak UU Omnibus Law UU Cipta Kerja, Aturan Dzalim Produk Demokrasi
3. Menolak adanya investasi asing sebagai jalan imperialisme di bidang ekonomi.
4. Menyatakan bahwa demokrasi adalah senjata sapujagat musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam dan umat Islam dan sebagai sistem yang dipaksakan atas umat Islam secara dzalim.
5. Menyampaikan nasihat kepada pemerintah dan bangsa Indonesia,
a. Bahwa carut marut penanganan virus komunis cina, serta resesi Ekonomi yang menghadang di depan mata, adalah buah dari penerapan sistem kapitalis sekular, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan islam dan dakwah Islam;
b. Batalkan UU Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berpotensi menyengsarakan rakyat, dan mengantarkan negeri ini semakin jauh berada dalam cengkeraman imperialisme asing.
6. Khilafah adalah ajaran Islam, ajaran ahlussunnah wal Jamaa’ah, para ulama muktabar sepakat akan wajibnya. Khilafah adalah pelaksana syariah, yang memberlakukan hukuman kepada siapa saja melakukan pelanggaran hukum, termasuk penista agama, penghina Rasulullah SAW.
7. Menolak semua bentuk kriminalisasi, persekusi, serta kekerasan fisik terhadap para da’i, para ulama, dan pengemban dakwah Islam;
8. Menyeru kepada seluruh umat Islam khususnya para ulama untuk terus menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, demi tegaknya Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Khilafah Rasyidah ‘alaa Minhajin Nubuwwah.

Wa maannashru illa min ‘indillahi ‘azza wa jalla, Wa kafa billahi wakiila wa kafa billahi syahiida

Pasuruan, 18 Rabi’ul Awwal 1442 H/3 Nopember 2020 M

Agenda multaqa ulama diakhiri dengan doa. Nuansa khidmat dan semangat membela nabi dan menolak kedzaliman. Ulama harus berada di garda terdepan dalam perjuangan.[hn]

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Saatnya Islam Gantikan Sistem Amoral dan Asusila, KH Misbah Halimi Sikapi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021

Probolinggo, Jatim (shautululama) – KH. Misbah Halimi, M.Pd, Koordinator FKU Aswaja Jombang menjelaskan Islam siap …