Pandemi Corona, Bukti Rapuhnya Kapitalisme Global, dan Komunisme

Probolinggo, (shautululama) – Jum’at, 22/5/2020 berlangsung Multaqo Ulama Aswaja Tapal Kuda yang bertajuk Masa Depan Dunia Pasca Corona, Menyongsong Peradaban Baru Islam. Mengingat situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, maka kegiatan diadakan secara virtual dengan menghadirkan para ulama dari wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.

Di antara ulama Aswaja dan pakar kesehatan yang mengikuti Multaqo ini antara lain: KH. Abdullah Amroni (PP. Al Amri Kyai Sekar Leces), KH. Asyrofi (Pengasuh PP. Darul Najah, Banyuwangi), Kyai M. Bajuri (Pengasuh MT. Darun Nafais Rembang, Pasuruan), Kyai Moh. Yasin (PP Al-Fattah Suco Jember), Kyai Saiful Hadi (Pengasuh PP. Almunawwaroh Jember), Gus Rohibni (Pengasuh Madin Nurul Mas’ud Rembang, Pasuruan), dr. Farhan, dan ulama lainnya.

Ustadz Syamsuddin Alwahidah selaku shohibul hajah acara ini mengungkapkan ucapan syukur dan terima kasih pada para ulama dari berbagai daerah yang menyempatkan diri hadir dalam forum Multaqo online kali ini.

“Pandemi Corona ini membuat kalang kabut semua negara, termasuk Amerika yang paling canggih teknologi kesehatannya pun terdampak serius. Eropa pun tak mampu menolong Italia. Ini menunjukkan kapitalisme rapuh tak mampu menghadapi Corona. Termasuk di negeri kita Indonesia”, kata Ustadz Syamsuddin Alwahidah.

Ustadz Syamsuddin menilai merebaknya wabah virus Corona ini akibat dominasi sistem kapitalisme di dunia. Sebuah sistem yang memunculkan kepemimpinan yang egoistik dan mementingkan kepentingan para pemodal.

“Bagi kita kaum muslimin mengedepankan khuznudzan pada Allah Taala pada wabah ini. Bukan saja hikmah pada imun atau tidaknya individu per individu, selamat atau tidaknya kita. Tapi lewat musibah ini, maka masa depan Islam semakin gemilang, bahwa semoga khilafah segera bangkit kembali di masa kita”, ungkap Ustadz Syamsuddin Alwahidah.

KH. Abdullah Amroni, pengasuh Pondok Pesantren Al Amri Kyai Sekar Probolinggo dalam kesempatannya mengetengahkan betapa bahaya pandemi Covid-19 bagi dunia, apalagi penyebaran tidak diselesaikan dengan serius.

“Penyebaran virus sudah terjadi pada pertengahan Desember 2019. Data ini ditutup-tutupi China hingga virus ini keluar dari China dan menjalar ke negara-negara lainnya. Tidak adanya isolasi wilayah atau lockdown yang dilakukan saat awal mula virus ini menyebar akibat pertimbangan ekonomi”, tutur Kyai Amroni.

Beliau juga meyakini bahwa kapitalisme saat ini tidak membawa kesejahteraan dan keselamatan pada manusia secara global. Ditambah dengan adanya virus Corona menyibak kelemahan dan kerapuhan sistem bathil buatan manusia di hadapan makhluk super kecil ciptaan Allah Tuhan Semesta Alam.

“Berbeda dengan sistem Islam yang mengharuskan menyelidiki kemunculan virus untuk pertama kalinya. Dan adanya isolasi atau karantina terhadap wilayah yang terdampak. Dalam sebuah hadist, Rasulullah melarang memasuki wilayah yang terdampak wabah, dan juga melarang orang-orang di dalam wilayah terdampak untuk keluar”, lanjut Kyai Amroni.

Selanjutnya, menurut Kyai Amroni bahwa wabah ini selayaknya membuat manusia tersadarkan, kemudian kembali pada aturan kehidupan yang datang dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur.

“Allah berjanji pada Rasulullah Saw akan menjadikan umatnya menjadi penguasa atau wali, sehingga wilayahnya akan terealisasi keamanan dan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu kita wajib mendakwahkan syariah dan khilafah sebagai solusi tuntas kehidupan, bukan hanya untuk permasalahan pandemi Covid-19 ini”, jelas Kyai Amroni.

Lebih dari seratus peserta dari segenap wilayah Tapal Kuda berkumpul dan membahas masa depan umat Islam dalam Multaqo Ulama Aswaja ini. Acara berlangsung khidmat tanpa kendala teknis berarti. []

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …