Multaqa Ulama Aswaja Palembang: Khilafah Solusi Bukan Ancaman

Palembang, (shautululama) – Suasana hangat dan bersahaja pada saat pertemuan para ulama di Masjid Nurul Iman Palembang, Ahad 26 Januari 2020.

Mereka berdiskusi masalah keumatan pada acara diskusi ulama dan asatidzah dengan tema menyongsong era kebangkitan Islam.

Acara ini diselenggarakan oleh Forum Ulama Asatidzah Aswaja Sumsel (FUAAS) yang merupakan agenda kopi darat perdana yang diadakan setelah beberapa bulan berdiskusi secara online di grup whatsapp.

Sekitar lebih dari 30 ulama dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan bersemangat mengikuti acara ini.

Diskusi diawali pemaparan oleh dua orang pemateri yaitu Ustadz Mahmud Jamhur sebagai salah seorang da’i kota Palembang dan Ustadz Syahrul Musta’in sebagai ketua FUAAS sekaligus praktisi rukiyah kota Palembang, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta.

Ustadz Mahmud Jamhur memaparkan bahwa kondisi rusaknya umat Islam saat ini baik di Indonesia maupun di seluruh negeri-negeri kaum muslimin akibat sistem kehidupan yang diterapkan oleh umat saat ini adalah sistem kehidupan yang sekuleristik yakni memisahkan agama dari kehidupan, sehingga menghasilkan kehidupan yang kapitalistik.

Solusi untuk seluruh permasalahan ini tidak lain adalah umat harus kembali kepada Islam, kembali melaksanakan seluruh syariat Islam secara menyeluruh, dan semua itu hanya bisa diterapkan jika adanya institusi penerapnya yakni Khilafah.

Pemateri kedua Ustadz Syahrul menyampaikan bahwa tujuan dibentuknya FUAAS adalah sebagai pemersatu umat Islam terutama ulama dan para tokoh masyarakat di Palembang.
“Ummat Islam harus bersatu dan berjuang bersama untuk menyongsong kemenangan Islam” ujar beliau.

“Melihat banyaknya pertemuan yang dilakukan ulama dan umat diberbagai daerah dan dunia saat ini, ini membuktikan bahwa ulama dan umat menginginkan perubahan yang hakiki dengan tegaknya Khilafah Islamiyah” Pungkas beliau.

Acara yang berlangsung dari jam 13.30 hingga menjelang Asar ini berlangsung dinamis dan kekeluargaan terjadi diskusi yang menarik selama acara.

Setelah pemaparan beberapa peserta ikut berdiskusi dalam acara tersebut salah satunya adalah pertanyaan yang disampaikan Ust Soni dari Majelis Mujahidin Sumsel menyampaikan tentang pentingnya kaum muslimin untuk berjihad dengan sungguh-sungguh.

Para pembicara menambahkan tentang makna jihad, bahwa Jihad terbagai dua yakni jihad difa’i dan jihad hujumi. Jihad difa’i (jihad defensif) adalah jihad mempertahankan diri ketika diserang musuh misal yang dilakukan saudara kita di Palestina, Afganistan dan lain-lain. Sedangkan jihad hujumi (offensif) butuh seorang khalifah untuk mengkomando umat maka jihad opensif akan sangat efektif bila kaum muslimin memiliki pemimpin yang mengomandoinya yaitu khalifah.

Para pembicara juga menjelaskan bahwa menegakan khilafah harus mengikuti metode Rasulullah dalam menegakkan Negara yakni dengan Istilamul Hukmi atau penyerahan kekuasaan oleh pemilik kekuasaan kepada Islam bukan dengan jihad, bukan dengan domokrasi, bukan dengan kudeta melainkan dengan dakwah kepada umat dan para pemilik kekuasaan hingga mereka memberikan kekuasaannya kepada Islam.

Pertanyaan kedua disampaikan oleh Ustad Bayumi yang bertanya tentang kiat-kiat agar kita menjadi bagian & berkontribusi dalam menegakan Khilafah.

Pembicara menyampaikan bahwa kontrinbusi yang bisa dilakukan adalah memahami Islam dengan mengkaji Islam lalu berjuang dengan berjamaah serta saling menjalin ukhuwah dengan sesama jamaah dan itulah salah satu tujuan dibentuknya FUAAS ini.

Para peserta berharap agar agenda ini bisa dilanjutkan dengan pertemuan rutin bulanan dengan tempat dan pembicara bergantian.

Acara ditutup dengan doa dan sholat Ashar berjama’ah.

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …