Gresik Jatim – (shautululama) – Beban rakyat yang sudah berat akan semakin berat, karena rezim kapitalis Jokowi terus memproduksi kebijakan-kebijakan yang mendzalimi rakyat. Sebaliknya produk kebijakan justru menguntungkan investor asing.
Belum selesai masalah Tapera yang dikhawatirkan akan menggerus habis pendapatan buruh, kini DPR telah mengesahkan Undang-undang Kesehatan, dimana undang-undang ini mempermudah dokter luar negeri bekerja di Indonesia. Tidak hanya bahan pokok saja yang diimport, dokter saja juga diimport, sungguh terlalu.
Sontak saja kebijakan ini langsung mendapatkan protes dari golongan rakyat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, yang tergabung dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) dan lain-lainnya.
Dalam keadaan yang semakin genting ini, Para Ulama Aswaja Pantura Gresik Sabtu malam 20 Juli 2024 menyelenggarakan multaqo untuk membahas persoalan ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian ulama atas nasib umat di negeri tercinta ini, agar tidak terdzalimi atas kebijakan penguasa.
Dalam acara tersebut Sohibul Bait, Kyai Abah Husain menyampaikan bahwa Undang Undang Kesehatan yang disahkan DPR mempermudah akses perijinan dokter luar negeri, untuk bekerja di Indonesia. Sementara praktek dokter lokal saja, ijinnya sangat rumit. Yang lebih penting untuk disikapi dari kebijakan undang-undang kesehatan ini adalah liberalisasi sektor kesehatan. Dimana negara akan berlepas tangan secara sistematik dalam mengurusi kesehatan rakyat dan akan diserahkan kepada sektor swasta. Jelas ini berbahaya karena peran negara sebagai pelayanan umat, akan hilang.
Menyambung statemen Kyai Abah Husain, dengan nada retoris, Sohibul hajah Kyai Haris Abu Awwah heran dan bertanya-tanya terkait perilaku DPR yang malah tidak menggubris protes dari organisasi profesi tersebut, terkait undang undang kesehatan ini. Tetapi malah peduli terhadap kepentingan asing, padahal jelas-jelas DPR adalah representasi dari rakyat. Beliau menyebut ini sebagai cacat yang hina bagi demokrasi.
Rezim Kapitalis Demokrasi Jokowi juga mengeluarkan kebijakan asal- asalan yang acapkali menjadi blunder yang mengancam keamanan rakyat serta kedaulatan negara. Salah satunya adalah tidak perhatiannya rezim terhadap pusat data nasional yang baru-baru ini bocor.
Terkait kebocoran ini, Kyai Munif Maulana mengkhawatirkan kalau data ini sudah didapatkan oleh musuh maka sama saja separuh negara ini sudah dikuasai oleh musuh. Beliau menyayangkan bahwa hal ini terjadi di negeri yang mayoritas muslim yang notebene umat yang terbaik dan dijanjikan oleh Allah menguasai dunia tapi malah dikuasai musuh hanya karena kebocoran data ini.
Beliau menganalisa ada dua kemungkinan, pertama, bisa jadi karena lemah nya pemimpin yang tidak mampu melindungi data, yang kedua, bisa jadi karena rezim yang mengabaikan sistem data tersebut, sehingga bisa dengan sendirinya bocor atau bisa saja sengaja dibocorkan dengan cara dijual.
