Surabaya (shautululama) —Pajak berasal dari sistem kehidupan kapitalisme demokrasi. sementara umat Islam memiliki sistem. Islam mengharamkan segala bentuk kedzaliman dnegan memakan harta orang lain tanpa hak. Hal ini disampaikan KH Muhammad Alwan di Multaqo Ulama Jawa Timur, Ahad (5/1/2024),” Kado Tahun Baru, Kenaikan PPN 12%, Berkah Atau Musibah. Bagaimana Dalam Islam? ”
“Dalam realitas kehidupan yang ada di negeri manapun di dunia ini bahwa pajak itu ditarik diambil atas dasar aktivitas yang tidak hak yaitu adalah batil. Bagaimana tidak dikatakan batil. Pertama, dalam islam itu tidak disebutkan poin-poin yang berkaitan dengan masalah sumber pendapatan yang disebut dengan pajak. Walaupun dalam konteks tertentu di dalam Islam itu ada yang disebut dengan doribah,”tambahnya.
Jama’ dari dhoribah adalah daroraib. Artinya sumber pendapat negara yang diambil dari masyarakat muslim tertentu yang punya kelebihan dari kelebihan kebutuhan yang masing-masing itu ditakar berdasarkan kepada kebutuhan masing-masing.
KH Alwan mengungkapkan kekesalan ketika rakyat pajak bayar, tapi kemudian dikorupsi. Bukan persoalan pajak dikorupsi atau tidak dikorupsi. Pajak adalah menyengsarakan berupa pemaksaan.
“Wahai hambaku kata Rasulullah, Sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan hal itu keharaman pula atas di antara diri kalian. Maka jangan saling menzalimi mengambil hak secara tidak benar,”kutip Kyai Alwan.
“Bila kita ingin hidup dengan yang dirahmati Allah, mari banguns sistem Islam. Kedua, mari pastikan bahwa tata aturan harus dibangun atas dasar al-qur’an dan sunah Rasulullah SAW. Maka jelas keharamannya dan dosanya bagian daripada dosa besar yang menarik dan menuntut pajak. Apalagi yang tanda tangan,”pungkasnya.
Penyampaian kalam minal ulama kian memperjelas hukum pajak dalam sistem demokrasi yang menyengsarakan. Umat perlu memiliki jalan sendiri dengan sistem Islam. Jangan sampai umat terbelenggu dengan sistem demokrasi yang buruk dan merusak.[]
