Multaqa Ulama Aswaja Jateng Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Dzalim Produk Demokrasi

Semarang, (shautululama) – Sejak disahkan oleh wakil rakyat di Senayan, Undang-Undang Omibus Law Cipta Kerja, telah mendapatkan protes dari masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh/pekerja, Mahasiswa, praktisi hukum, intelektual, pengiat HAM, pegiat Sosial menolak disahkannya undang-undang Omnibus Law karena dinilai merugikan mereka serta membahayakan kedaulatan negara.

Setelah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap Undang-undang Omnibus Law ini, maka para ulama menyampaikan pandangan dan nasehatnya kepada penguasa dan pengambil kebijakan di negeri. Hal ini dilakukan karena ulama adalah pewaris para nabi, jika ada kebijakan penguasa yang mendhalimi umat, maka menjadi kewajiban bagi para ulama untuk mengingatkannya.

Pandangan dan nasehat para ulama Jawa Tengah itu disampaikan melalui forum Multaqa Ulama Aswaja Jawa Tengah, yang digelar secara daling melalui channel Youtube Dakwah Jateng. Dalam forum online yang dilaksanakan Sabtu, 25 Oktober 2020, sejak pukul 09.00 sd 11.300 disampaikan pandangan para ulama Aswaja Jateng, pengasuh pondok pesantren, serta pengasuh majlis taklim. Dalam forum kajian ulama ini dibahas bahwa Undang-undang Omnibus Law merupakan produk demokrasi dzalim yang harus ditolak.

Forum multaqa yang disiarkan secara langsung ini dipandu oleh Rois Multaqa Ustad Haidar Amthori dari Demak. Setelah diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh KH. Habib Rasyid dari Semarang yang membacakan Surat Al Maidah ayat 47-50, lalu dilanjutkan dengan sambutan shahibul multaqa Ustad Ir. Abdullah Iar.

Sejumlah ulama Jawa Tengah telah diberikan ihtiram oleh panitia untuk menyampaikan kalam minal ulama, jumlah mereka sekitar 10 ulama.Berikut pandangan para ulama yang menyampaikan kalamnya dalam forum diskusi ulama Jawa Tengah ini.

Pertama, Al Mukarom KH. Ahmad Faiz Klaten. Belaiu menyampaikan kewajiban dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar. Beliau sampaikan dalam Undang-Undang Omnibus Law ini ada kemungkaran dan bahaya yang besar, maka ulama harus mencegahnya. Wujudnya dengan menolak lahirnya undang-undang dzalim produk demokrasi yang hanya mementingkan kepentingan pemilik modal dan penguasa. Rakyat dan kedaulatan negeri ini menjadi terancam karenanya.

Kedua, Al Mukarom KH. Ainul Yaqin Semarang. Ulama memiliki kewajiban untuk melakukan muhasab lil hukam (mengoreksi penguasa), jika ulama melihat kemungkaran diam, sama halnya meridhoi kemungkaran tersebut. Ulama sebaga pewaris para nabi harus peduli (ihtimam) terhadap urusan umat, jika ada penguasa yang membuat kebijakan yang salah bertentangan dengan syariat Allah SWT, maka harus diingkatkan. Dan itu merupakan afdhol jihad, jihad yang agung, sebagaimana dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, yang menasehati penguasa dzalim, lalu mereka membunuhnya karena tidak terima.

Ketiga, Al Mukarom KH. Nasrudin Meteseh. Sebagaimana dua ulama sebelumnya, Kyai Nasrudin, begitu beliau biasa dipanggil, menegaskan kembali tentang wajibnya bertahkim (berhukum) hanya kepada hukum Allah SWT. Undang-undang Omnibus Law ini jelas-jelas tidak disusun berdasarkan hukum Allah SWT, namun hasil kesepakatan manusia yaitu antara penguasa, DPR serta pengusaha. Dalam kesepakatan membuat undang-undang ini menyata-nyata mendzolimi rakyat dan mengesampingkan peran Allah SWT yang telah menentukan hukum bagi umatnya untuk menjalankan kehidupan di dunia. Maka kelahiran undang-undang ini harus ditolak.

Keempat, Prof Suteki, pakar hukum, yang diundang secara khusus oleh panitia multaqa. Beliau mengkritisi pasal per pasal undang-undang Omnibus Law yang disahkan oleh DPR ini. Beliau menyampaikan bahaya undang-undang Omnibus Law yang nyata-nyata dzolim dan bukan untuk kepentingan rakyat.

Kelima, Kyai Naim Yasin Purworejo, menyampaikan tentang dakwah syariah dan khilafah di tanah air. Beliau sampaikan alhamdulillah dakwah syariah dan khilafah kini tela mendapatkan penerimaan yang semakin luas dan masif serta telah menjangkau seluruh belahan bumi. Kerinduan umat untuk hidup diatur dengan syariah di bawah naungan khilafah yang agung tak terbendung lagi. Dimana-mana di seluruh dunia seruan penegakkan khilafah sebagai pengganti sistem produk manusia kapitalis dan komunisme semakin menggema. Umat telah menyaksikan dan mengalami selama ini mereka hidup diatur dengan kapitalis demokrasi dan sosialisme komunis telah menyengsarakan. Kekayaan dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh sebagian kecil pemilik modal. Hal ini berbeda dengan khilafah islam yang mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyatnya sebagaimana diterapkan di masa lalu.

Keenam, KH. Ahmad Syahid Solo. Belaiu menyampaikan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, aturan dzalim produk undang-undang kufur demokrasi. Undang-undang ini merupakan kesepakatan antara penguasa, DPR dan pemilik modal, bukan dibuat berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT. Karenanya harus ditolak, ketika manusia telah sepakat mengesampingkan hukum Allah SWT, maka akan terjadi bahaya yang lebih besar yang menimpa negeri ini.

Ketujuh, KH. Ainur Rofiq Kutoajo, mengingatkan para penguasa akan tugas dan kewajibannya adalah untuk menjaga, melindungi, mengurus serta menjamin kepentingan rakyatnya. Bukannya justru membuat undang-undang yang mendzalimi, mengancam, menyusahkan rakyatnya. Itulah yang nampak dalam pasal-pasal Undang-Undang Omibus Law yang disahkan DPR produk sistem demokrasi kapitalisme.

Hal ini berbeda dengan khilafah islam, jelas beliau. Dimana khalifah tidak menjalankan hukum berdasarkan kesepatan manusia, tetapi menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jelas hukum yang berasal dari Sang Pencipta Allah SWT akan memberikan kesejahteraan dan ketentraman bagi umatnya, sebagaimana telah dicatat dengan tinta emas sejarah perabadan Islam selama lebih dari 13 abad hidup damai dan sejahtera di bawah naungan khilafah Islamiyah. Sudah seharusnya para ulama memperjuangkan kembali diterapkannya sistem ini di tengah-tengah umat agar tentram dan damai di dunia ini.

Kedelapan, Kyai Abu Zaid Lasem. Belaiu mengulas gagalnya rezim saat ini dalam melayani dan memperlakukan rakyatnya dalam penanganan pandemi covid-19. Nampaknya sekali ketidak siapan mereka, abainya dalam mengurusi keselamatan nyawa rakyat. Di tengah-tengah rakyat menghadapi pandemi justru para penguasa ramai-ramai membuat kesepakatan hukum yang mendhalimi mereka. Bukan kali ini saja Undang-undang maupun kebijakan dhalim yang dikeluarkan penguasa. Sudah tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, banyaknya pengangguran, justru membuat undang-undang yang mengingnjak-injak hak-hak para pekerja. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitu ibaratnya.

Kesembilan, Kyai Budiman Achmad Tegal. Secara khusus beliau menyampaikan masalah ketenagakerjaan dalam pandangan Islam. Beliau mengupas tuntas beda akad kerja / kesepakatan kerja antara majikan (pengusaha) dengan pekerja dalam pandangan Islam dan kapitalis. Dalam pandangan kapitalis kesepakatan gaji (ujroh) dihitung berdasarkan living cost (biaya hidup) terendah, sehingga tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi pekerjaan, cukup untuk kebutuhan setiap bulan saja sudah sudah alhamdulillah. Dalam undang-undang yang lama saja banyak kesepakatan yang mendhalimi pekerja dan menguntungkan pemilik modal (majikan), apalagi undang-undang Omnibus Law ini.

Dalam pandangan islam, khalifah akan memberikan hak-hak pekerja agar mereka bisa hidup secara layak dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (tempat tinggal) yang merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Khalifah hadir dalam menentukan kebijakan, tidak hanya sebagai regulator sebagaimana yang terjadi pada penguasa dalam sistem kapitalis.

Terakhir dibaca pernyataan sikap Multaqa Ulama Aswaja Jateng, Tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja Aturan Dzalim Produk Demokrasi oleh KH. Ahmad Kamal dari Purbalingga, dan ditutup dengan doa oleh KH. Syamsuddin Al Hafidz dari Mangkang. (hs)

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Dalam Islam Kedaulatan Hanya Milik Allah

Surabaya, (shautululama) – Ahad, 21 November 2021, telah berlangsung Multaqa Ulama Aswaja Surabaya Raya dengan …