Khilafah Ajaran AswajaKhilafah Bisyaroh RasulullahKhilafah Janji AllahMultaqa Ulama Aswaja Manhaji

Multaqa Ulama Aswaja Jabar, Khilafah Ajaran Islam

Bandung, Jabar (Shautululama) – Forum Ulama Aswaja (FUA) Jawa Barat menolak rencana kebijakan yang zalim berupa impor ribuan dokter luar negeri dan mengingatkan bahaya atas kecerobohan pemerintah sehingga terjadi kebocoran data nasional.

Acara dilaksanakan sabtu, 27 Juli 2024, ditayangkan melalui zoom dan channel youtube Rayah TV. Kegiatan ini mengangkat tema “Impor Ribuan Dokter Luar Negeri Dan Kebocoran Data Nasional Adalah Ancaman Kedaulatan, Masihkah Demokrasi Bisa Bertahan?”

Agenda ini digelar secara hibrid, yang dihadiri langsung (offline) dan online oleh para ulama dari berbagai kota kabupaten di Jawa Barat.

Mengawali untaian Kalam Minal Ulama Aswaja dari berbagai perwakilan daerah, Ajengan Suryana Nurfatwa dari Kab Bandung mengutarakan tentang pentingnya ulama masa kini untuk meneruskan perjuangan ulama terdahulu dalam mengusir penjajah.

“Kita mengemban amanah ulama terdahulu bagaimana kita menjaga, mempertahankan dan memperjuangkan untuk tidak mengecewakan para pendahulu” Tuturnya.

Lanjut beliau, ulama masa kini tidak hanya berhadapan dengan penjajahan fisik di dunia Islam, tetapi penjajahan non-fisik melalui penerapan sistem kufur demokrasi.

Kyai Herman Abu Rizky dari Kab Sumedang menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem kufur yang tidak mengenal halal dan haram dan menempatkan kedaulatan untuk membuat hukum di tangan manusia.

“Dari demokrasi lahir kebijakan pro-oligark seperti kebijakan mendatangkan dokter asing menyebabkan biaya kesehatan naik dan tersingkirnya dokter lokal. Akhirnya rakyat tetap merana” Tuturnya.

Ajengan Yadi Riyadi Rachman dari Kab Garut mengungkapkan mengenai kebijakan pemerintah untuk melakukan impor ribuan dokter dari luar negeri merupakan bentuk liberalisasi di bidang kesehatan.

Di samping itu, kebijakan ini merupakan wujud lepasnya tanggung-jawab pemerintah kepada rakyat.

“Sekarang boleh jadi hanya tenaga kerjanya yang diimpor, nanti bisa saja rumah sakit asing! Dengan kebijakan ini masyarakat yang ingin mendapatkan kesehatan berkualitas harus mengeluarkan biaya mahal.” Tandasnya.

Dalam hal kebocoran data nasional, Kyai Solichin dari Cirebon menjelaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kesiapan pencegahan dan mitigasi. Padahal, ancaman siber menjadi suatu konsekuensi ketika perkembangan teknologi saat ini mencapai 4.0.

“Serangan ransomware kepada pusat data pemerintah merupakan bentuk kegagalan dalam mengelola data. Pemerintah malah ngeles dengan alasan yang menggambarkan bahwa pemerintah sedang diserang dan mengambil sampel dari negara maju dengan kasus serupa.” Tegasnya.

Kyai Yopi Purwadiy menilai sudah saatnya umat untuk bersikap dan melakukan perubahan bersama dengan Partai Politik Islam yang memiliki karakter menyeru kepada Islam, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah kepada munkar.

“Bukan Partai Sekular yang turut serta dalam melahirkan aturan-aturan liberal seperti import dokter.” Tegasnya.

Menutup kegiatan Multaqo Ulama Aswaja Jawa Barat ini, Kyai Budi Saifullah menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung-jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan SDM lokal daripada luar negeri.

Mengenai kebocoran data, pembiaran untuk melakukan mitigasi terhadap serangan tersebut merupakan wujud pengkhianatan. Kebijakan tersebut tidak bisa dipungkiri lahir dari sistem sekular yang membuka jalan dominasi asing.

“Oleh karena itu, Multaqo ulama Aswaja Jabar menyerukan bahwa haram menerapkan sistem kufur demokrasi dan wajib menerapkan sistem khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam” Wallahu A’lam. ***

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button