Multaqa Ulama Aswaja Bekasi Karawang dan Purwakarta, Sepakat Tolak Sertifikasi Da’i

Bekasi, (shautululama) – Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT serta rahmat-Nya telah terselenggara agenda Multaqo Ulama Aswaja Bekasi Karawang Purwakarta (Ahad 27 September 2020) dari pukul 20.00 sampai dengan selesai, dengan tema “Sertifikasi Da’i: Upaya Mengkambinghitamkan Islam dan Dakwah Islam Untuk Tutupi Carut Marut Penanganan Pandemi Covid-19, dan Ketidaksiapan Hadapi Resesi”. Pada agenda Multaqo Ulama kali ini, alhamdulillah telah dihadiri oleh 50 alim ulama melalui media daring online. Wacana yang meluas dari Kementrian Agama terkait Sertifikasi Da’i mendapatkan respon dari ulama mukhlis ASWAJA Bekasi Karawang dan Purwakarta, disiarkan secara online melalui kanal zoom dan youtube.

Agenda ini menyajikan sederetan ‘kalimah minal ulama’ berupa pernyataan penolakan rencana Pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan Sertifikasi Dai/Penceramah disertai tausiah semangat perjuangan dalam rangka menyambut terbitnya Khilafah ‘alã minhâjin Nubuwah yang tak lama lagi akan segera terbit.

Akhir-akhir ini, di tengah pandemi covid-19 yang semakin tidak terkendali dan bayang-banyang resesi di negeri kita tercinta, pemerintah justru berencana untuk memberlakukan sertifikasi khathib dan da’i. Rencana pemerintah ini selain berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah-tengah masyarakat, juga menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari carut-marutnya penanganan pandemi covid-19, serta ketidaksiapan pemerintah menghadapi resesi di negeri kita.

Dalam kalimah minal ulama, yang disampaikan sepuluh perwakilan ulama dari Bekasi , Karawang, dan Purwakarta.

KH. Mahmudin al Hafidz, Pimpinan Pondok Pesantren Tamrinus-shibyan, Sukatani Cikarang, Kabupaten Bekasi, menyampaikan, Khilafah adalah ajaran Islam, risalah dan merupakan warisan Rasulullah SAW. Namun saat ini pembawa risalah dan penghafal Al- Qur’an dianggap cikal bakal teroris, astagfirullah al adzhim. Dibatasinya para da’i dengan sertifikasi, mengingatkan dengan negara luar yang melakukan hal serupa tapi masih menjamin kehidupan rakyatnya, berbeda dengan Indonesia, adanya sertifikat juga tidak dijamin kehidupannya dikarenakan ketidaksiapan pemerintah menghadapi resesi ekonomi.

Sedangkan KH. Miqdad Ali Azka, Pimpinan Pondok Pesantren Nida al Haar, Kota Bekasi, menyatakan sertifikasi da’i ini mirip semangat orientalis Christiaan Snouck Hurgronje pada zaman dahulu, untuk membagi karakter individu-individu agamawan, imamuddin atau rijaluddin. Intinya mendikotomikan antara penguasa pemerintahan dan penguasa agama. Doktrin ini adalah doktrin sekulerisme. Yang digunakan oleh penjajah Belanda dan diwariskan ke negeri ini. Wacana sertifikasi da’i ini dihidupkan kembali setelah melihat dakwah Syari’ah dan Khilafah sudah semakin massif ditengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Kyai Ahmad Zainuddin, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna Cikampek Karawang, menegaskan, syariat islam yang turun dari Allah SWT, saat ini diperangi dan dimusuhi. Ironisnya, Kondisi perekonomian juga carut marut. Hutang yang sangat banyak dan berstatus hutang riba, dan ujungnya rakyat yang menanggung. Inilah akibat dari ketika memakai hukum – hukum buatan orang kafir. Adapun solusi untuk mengatasi kerusakan sistem ini adalah dengan diterapkan Syari’at Islam dalam institusi Khilafah. Khilafah adalah Ajaran Aswaja, Ajaran Islam. Khilafah merupakan satu satunya solusi bagi problem multi dimensional yang mendera bangsa kita. Jadi khilafah itu sama sekali bukan ancaman.

Adapun Ustadz Ahmad Sapan, Pembina Aliansi Muslim Peduli Ummah ( AMPUH) Purwakarta, menyampaikan, sertifikasi da’i ini akan menyebabkan setiap muslim kesulitan menunaikan kewajiban dakwah ditengah masyarakat dan menghambat edukasi. Kemudian sertifikasi ini akan menjadi filter bagi rezim untuk memilah mana yang pro dan kontra terhadap rezim. Ketika kontra maka akses dakwah ke masyarakat akan dipersulit, berujung pada kerusakan ditengah masyarakat. Sejatinya ini adalah perang kepada pengemban dakwah ,dan ini sejalan dengan kepentingan barat dan timur sesuai dua ideologi yang ada saat ini. Jika dulu pada masa dakwah Rasulullah SAW, penghambat dakwah muncul seperti Abu Lahab, maka generasi penghambat saat ini mirip dengan Abu Lahab.

Sedangkan KH. Asep Djamaluddin, Pimpinan Pondok Pesantren Nurrohman Purwakarta, menambahkan, Walaupun dalam kondisi sulit, para da’i harus istiqomah mendakwahkan Syariah dan Khilafah. Dakwah akan disertifikasi pemerintah, padahal pemerintah masih banyak masalah seperti pandemic covid19, hutang negara, dll. Tapi kenapa negara banyak dirundung masalah, tapi malah mensertifikasi para da’i, mengkambinghitamkan umat islam. Dakwah tidak boleh dibatasi, karena menghambat amar ma’ruf nahi mungkar. Sertifikasi seolah olah indah, tapi didalamnya ada kebathilan. Kepada para alim ulama, tetaplah berdakwah, jangan sampai pengkerdilan dakwah dan pelemahan dakwah karena adanya sertifikasi. Mari kita menjadi ulama yang hanya takut kepada Allah.

Adapun Kyai Ahmad Baidlowi, Pimpinan Majelis Taklim Nurul Jannah Cikarang Kabupaten Bekasi, mengungkapkan bahwa aktivitas dakwah syariah dan khilafah adalah kebanggan bagi seorang muslim. Karena seorang muslim akan merugi ketika sampai mati apabila tidak mengenal syariah dan khilafah apalagi sampai anti kepada syariah dan khilafah. Maka dakwah syariah khilafah ini wajib diperjuangkan untuk anak cucu kita.

Mudir Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Purwakarta, KH. Dr. Azi Ahmad Tajuddin, menyampaikan bahwa saat ini kapitalisme menjadi ancaman dalam penanganan pandemi covid19, sehingga akan menemui kegagalan. Apalagi kondisi saat ini akan mengalami resesi ekonomi. Solusi kerusakan sistem dan musibah ini ,bukan dengan kapitalisme, tapi dengan sistem islam yang menjamin ekonomi dan keamanan. Sistem Islam dalam daulah khilafah menjadi solusi bagi semua aspek kehidupan. Jangan sampai dengan adanya sertifikasi ini malah melemahkan dakwah syariah dan khilafah ini.

KH. Syah Alam Ridwan , Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Purwakarta, menambahkan bahwa munculnya sertifikasi ini dikarenakan adanya kebencian kepada umat islam dan ajaran islam. Ketika para alim ulama tidak mempan diberi iming – iming, maka akan dipersulit dengan ancaman penjara. Walaupun ada ancaman penguasa, maka alim ulama harus terus berjuang sampai hari kiamat.

Ustadz Abu Fatih, sekretaris Forum Mudzakarah Ulama Karawang, menegaskan, para Ulama adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang Allah, tentang agama kitab yang mulia Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW yang agung, orang yang paling takut kepada Allah dan paling sempurna ketaatannya, setingkat dibawah para nabi dan Rasul. Untuk itulah , untuk posisi dan maqom seperti itu, harusnya para ulama menjadi garda terdepan bersama umat Islam dalam memperjuangkan tegaknya syariah secara sempurna dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Sehingga Islam dan umat Islam kembali hidup mulia serta menjadi rahmat lil ‘alamin.

Ustadz Abu Hamzah Pembina Aliansi Muslim Peduli Ummah ( AMPUH) Karawang, menyampaikan bahwa di tahun 2020 dan 2024, adanya Pilkada dan Pilpres, seharusnya kaum muslimin waspada dan tidak tertipu 2 kali. Rasulullah bersabda “Tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali.” (HR. Bukhari no. 6133 dan Muslim no. 2998).
Alim Ulama selama ini dimanfaatkan politisi opportunis untuk mendulang suara, menawarkan janji perubahan. Namun janji tersebut sulit dipenuhi, apalagi ketika gagal menang pemilukada.
Berharap pada manusia pasti mendapatkan kekecewaan, tapi ketika berharap pada Allah maka kemenangan akan didapat.

Sebagai penutup, KH Iwan Abu Nabila, Pembina Majelis Taklim Baitul Khoir Bekasi, membacakan pernyataan sikap para ulama aswaja se Bekasi Karawang dan Purwakarta dan pembacaan doa oleh Ustadz Tatang Suryaman, Pengasuh Pondok Pesantren Nida al-Haar, Kota Bekasi.

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …