LANGKAH KHILAFAH MENGHENTIKAN KOLONIALISASI OBOR CHINA

Oleh: KH. Abdul Karim,

Pengasuh PP. Al Ihsan Baron Nganjuk, Jatim

Ketika umat Islam tidak memiliki lagi pelindung (junnah), nasibnya merana dan menjadi rebutan kaum kafir penjajah. Lain halnya ketika khilafah ada di tengah-tengah umat Islam kondisi manusia berada pada kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, dan berlepas dari ragam penjajahan. Negara kafir penjajah kini sangat mudah memasuki negeri-negeri kaum muslimin untuk merampok, menyedot, dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, darah umat mudah tertumpah dan jiwanya diambil paksa atas nama kerakusan kapitalisme dan komunisme.

Pasca Pilpres 2019, umat harus menyorot dan mengkritisi rencana perjanjian One Belt One Road (OBOR) antara pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dengan China. Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Beijing, China untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (KTT OBOR), pada Rabu (24/4/2019). Sebelumnya, JK mengatakan dalam pertemuan itu akan membahas percepatan pembangunan negara-negara yang tergabung dalam OBOR. “Hal yang terpenting sejauh mana kepentingan Indonesia dapat terpenuhi. Tidak semua harus diikuti. Kita mendahulukan kepentingan kita, kepentingan Indonesia,” ujar JK. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah Menteri yang ikut mendampingi yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, serta sejumlah pejabat wakil presiden.

Proyek OBOR China ternyata mendapatkan sorotan dan kritik tajam. Pemerintah China diperkirakan akan mempromosikan skema pembagian ulang (rekalibrasi) proyek pembangunan infrastruktur dalam Konferensi Tingkat Tinggi One Belt and One Road (KTT OBOR) yang dihadiri sejumlah kepala negara di Beijing, China, pekan ini. Dikutip dari Reuters pada Rabu (24/4/2019), Rekalibrasi dilakukan sebagai upaya menghilangkan kritik bahwa kebijakan infrastruktur unggulan China memicu pembengkakan utang secara kurang transparans. Sebelumnya, kebijakan yang ditetapkan Presiden China Xi Jinping menimbulkan kontroversi seiring beberapa negara mitra mengeluhkan biaya proyek yang dianggap terlalu tinggi.

Proyek OBOR yang diinisiasi negara berpengaruh dan berideologi di dunia tidak bisa dihadapi oleh satu negara, kecuali Khilafah. Khilafah sebagai entitas negara berideologi Islam, landasannya aqidah Islam, dan pengaturan hidup berdasar syariah, akan mampu membungkan dan menghentikan kolonialisasi OBOR dan lainnya. Bagaimanakah langkah khilafah?

Pertama, struktur ekonomi dan bisnis berbasis syariah Islam. Khilafah tidak membatasi pemilikan dan pengembangan harta dengan jumlah, sebagaimana yang dianut Sosialisme-Komunisme, atau dengan liberalisasi, sebagaimana yang dianut Kapitalisme, tetapi, pemilikan dan pengembangan harta diatur berdasarkan syariah.

Empat sumber ekonomi utama, seperti pertanian, perdagangan, jasa dan industri bisa dimiliki dan dijalankan oleh seluruh rakyat, sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap rakyat bisa memiliki lahan pertanian, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Begitu juga setiap rakyat bisa melakukan jual-beli, menyediakan dan memanfaatkan jasa yang halal. Sedangkan industri, bergantung pada barang yang diproduksi. Jika barang tersebut barang milik umum, maka industri seperti ini harus dikuasai dan dijalankan oleh negara.

Karena itu, industri Migas, Batubara, Listrik, Panas Bumi, Perhutani dan kepemilikan umum lainnya, serta industri strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai dan dijalankan oleh negara. Tidak diserahkan kepada swasta, baik domestik maupun asing, apapun pertimbangannya. Dengan demikian, Negara Khilafah menjadi negara yang kuat, karena mempunyai sumber pendapatan yang luar biasa, dan nyaris tak terhingga. Pada saat yang sama, dengan ketersediaan sumber kekayaan yang berlimpah, kewajiban negara untuk menjamin distribusi barang dan jasa juga bisa dilakukan dengan sempurna.

Kedua, sistem politik yang bersih dan bebas dari tekanan kapitalis dan pemilik modal. Regulasi, dominasi, kontrol dan posisi negara yang menjaga jarak yang sama terhadap seluruh rakyatnya, membuat Negara Khilafah dan Khalifah tidak bisa dikontrol oleh kelompok atau etnis tertentu. Satu-satunya yang bisa mengendalikan dan mengontrol negara adalah hukum syariah. Karena itu, di dalam Negara Khilafah tidak akan pernah ada simbiosis mutualisme, antara Penguasa dan Pengusaha, atau Penguasa dengan etnis tertentu.

Khilafah akan menolak segala hubungan politik dengan negara kafir penjajah (kafir harbi fi’lan). Sebab hubungan dengan negara kafir harbi fi’lan hanya dengan bahasa perang. Negara yang jelas-jelas memiliki niat jahat tidak akan berani menguasai negeri-negeri kaum muslim. Alhasil, negeri bagian Khilafah menjadi aman, sejahterah, sentosa, dan berkah.

Ketiga, penyatuan negeri kaum muslim. Seperti diketahui OBOR tidak hanya menyasar Indonesia, tapi juga negeri kaum muslim lainnya. Karena itu, kebijakan khilafah yang menyatukan seluruh potensi negeri-negeri Islam akan menjadi negara yang digdaya. Selain itu, dukungan militer dibutuhkan untuk mendukung dan menjaga eksistensi khilafah. Tak luput militer pun menjadi penjaga wilayah dan SDA dari negara jahat penjajah.

Ketika negara Khilafah menjadi super power, negara kafir penjajah pun bergidik dan tak berani untuk menjajah negeri kaum muslim. Sebaliknya, negara kafir itu akan membuat perhitungan.

China Gementar di Hadapan Khilafah

Keberhasilan Khilafah Islam, di zaman al-Walid bin ‘Abdul Malik, menaklukkan wilayah Wara’ Nahr, atau Asia Tengah, di bawah panglimanya Qutaibah bin Muslim, yang dimulai sejak tahun 86 H/705 M, mempunyai dampak politik yang luar biasa. Khususnya setelah wilayah Kirgistan berhasil ditaklukkan tahun 95 H/714 M.

Qutaibah pun mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Hubairah bin al-Masymaraj, yang bertujuan melakukan pembahasan dengan pihak Kekaisaran Cina. Kekaisaran Cina sendiri berusaha untuk menghentikan penaklukan Islam yang mengarah ke wilayahnya. Qutaibah memanfaatkan momentum ini untuk memastikan jalur perdagangan di Asia Tengah aman, serta melindungi kafilah dagang ke wilayah Cina. Dari sana perdagangan Timur dan Barat pun berlangsung dengan aman.

Selain itu, Kekaisaran Cina saat itu juga merupakan imperium yang sangat kuat, untuk menaklukkannya dibutuhkan persiapan tidak sedikit. Pada saat yang, momentum ini digunakan oleh Khilafah untuk menarik sebanyak-banyak penduduk asli Cina, agar memeluk Islam. Hasilnya, sebagian di antara mereka telah memeluk Islam.

Keinginan kuat Cina untuk mengajak berunding ini terjadi setelah mereka menyaksikan kekuatan kaum Muslim, yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Asia, dan tidak bisa dibendung oleh para penguasa di sana. Bagaimana pengkhianatan penguasa Bukhara, yang sebelumnya melakukan perjanjian damai, setelah sebelumnya dikepung oleh pasukan Qutaibah, namun mereka berkhianat. Setelah itu, mereka digempur habis-habisan oleh pasukan kaum Muslim di bawah panglima Qutaibah, hingga tunduk dengan paksa (‘anwah) tahun 87 H/706 M.

Oleh karena itu, khilafah Islamiyah akan dengan mudah pula menghentikan kolonialisasi OBOR di Indonesia dan negeri muslim lainnya. Maka, keberadaan khilafah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera menggusur dominasi China dan Amerika Serikat. Seruan kepada ulama, tokoh umat, politisi, intelektual, dan umat harus terus dilakukan hingga ada gelombang besar perubahan dunia menuju khilafah.

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Ulama Aswaja Palu Sulteng, Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Melegalkan Seks Bebas

Palu, Sulteng (Shautululama) – Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permen Dikbudristek) Nomor 30 Tahun …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *