Islamic Lawyer Forum: ‘Mengibarkan Bendera Tauhid, Al Liwa dan Ar Royah, adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara’

Surabaya, (shautululama) – Kasus pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oleh sekelompok anggota Banser beberapa waktu yang lalu di Garut, telah divonis pengadilan dengan 10 hari penjara dan denda Rp 2.000 untuk pembakar bendera Tauhid. Keptusan pengadilan yang sangat ringan ini, tidak memenuhi rasa keadilan, khususnya umat Islam yang tersakiti hatinya karena kasus penistaan ini.

Keputusan pengadilan ini menjadi topik bahasan dalam diskusi Islamic Lawyer Forum (ILF) #3 di Surabaya, Ahad 12 Nopember 2018 bertempat di salah satu hotel di kawasan Surabaya Selatan. Diskusi yang digelar LBH Pelita Umat Jawa Timur kali ini, mengambil tema ‘Bendera Tauhid Milik Umat, Stop Kriminalisasi Bendera Tauhid’.

Hadir dalam diskusi ini kalangan profesional/lawyer, intelektual, ulama, tokoh partai dan tokoh masyarakat yang jumlahnya sekitar 70 orang, dilanjutkan sesi interaktif.

Menurut, Chandra Purna Irawan, SH. MH, Ketua Dewan Eksekutif Pusat KSHUMI, nara sumber pertama ILF mengatakan: “Penjelasan perlindungan agama seperti yang disebut dalam pasal 29 e ayat (2) meliputi perlindungan terhadap esensi agama (dari penistaan), perlindungan rasa beragama (seperti pembakaran bendera tauhid) dan perlindungan ketentraman beragama. Sehingga membuat, membagikan dan mengibarkan bendera tauhid bukan termasuk tindak pidana”.

KH. Faiq Furqon dari Forum Komunikasi Ulama (FKU) Aswaja Jatim sebagai narasumber kedua, menyampaikan,”Islam adalah agama sempurna, konsepsi hidup utuh, way of life. Dan kalimat laa ilaaha illallah timbangannya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sedangkan bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, adalah salah satu dari banyak syiar-syiar Islam. Bahkan menjadi syiar yang fundamental.”

Lebih lanjut Kyai Faiq mengungkap dalil-dalil hadits tentang Liwa’ dan Royah, yang semuanya mengerucut kepada dua orang sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. Kyai Faiq juga mengungkapkan sejarah perang Mu’tah, upaya dramatis mempertahankan royah sampai syahid menjemput.

Nara sumber ketiga, Satya Widarma (Wakil Ketua LBH Pelita Umat Korwil Jatim), mengatakan: “Berdasarkan konstruksi pemikiran hukum, vonis 10 hari penjara dan denda Rp. 2.000 untuk pembakar bendera Tauhid, sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa benda yang dibakar tersebut merupakan identitas agama Islam.

Beberapa peserta diskusi turut menyampaikan tanggapannya atas vonis pengadilan ini. Ustadz Dipo dari Ormas GAMAN (Gerakan Amar Ma’rif Nahy munkar) menyatakan bahwa harus ada upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri umat untuk meninggikan kalimat Tauhid. Lalu, Hari Subagyo, Tokoh pendidikan, menyarankan ada upaya hukum untuk merehabilitasi nama baik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dilanjut oleh Sugiarto, Takmir Masjid Al Mukti mengkhawatirkan, jangan sampai tindakan kita masuk perangkap skenario musuh.

Lawyer Saifullah menengarai bahwa vonis ringan kepada pelaku pembakar bendera Tauhid, menunjukkan bahwa rezim benar-benar ingin pamer kekuasaan. Intelektual Ziyad Fallahy melihat dari sudut politik, bahwa heboh pembakaran bendera Tauhid tidak lepas dari ‘Siapa yang harus dikambinghitamkan untuk menurunkan suara partai Islam di tahun politik ini?’

Acara diakhiri dengan doa dan pembacaan pernyataan hukum LBH Pelita Umat Jatim nomor 06/LBH-PU/IX/2018 tentang ‘Mengibarkan Bendera Tauhid Al Liwa dan Ar Royah adalah hak konstitusional setiap Warga Negara’, yang disampaikan oleh Budi Harjo, Ketua LBH Pelita Umat Jatim. (hs)

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bukti Kegagalan dan Ketidakberdayaan Negara Menjunjung Nilai Agama, Moral dan Etika

Surabaya, (shautululama) – Selasa, 30 November 2021 bersama maraknya penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *