ILF Kediri: “Isu Radikalisme Isu Politik Untuk Menutupi Kebobrokan Rezim”

0
1185

Kediri, Jatim (shautululama) – Islamic Lawyers Forum (ILF) yang diselenggarakan oleh LBH Pelita Umat Kabupaten Kediri (Jumat, 26/7), menghadirkan pakar hukum antara lain: Prof. Dr. Suteki, SH.MH, Guru Besar Mata Kuliah Ideologi dan Filsafat Pancasila, dan Achmad Khozinuddin, SH, Ketua Umum LBH Pelita Umat.

ILF merupakan kegiatan edukasi dan diskusi tentang hukum yang dilakukan oleh LBH Pelita Umat. Tidak heran jika puluhan tokoh masyarakat, kyai, ulama, ustadz, jurnalis, advokat, hadir pada agenda ini. Nampak hadir KH. Farid Ma’ruf (Ulama dari Jombang), KH. Misbah Halimi (Ulama dari Jombang).

KUNJUNGI INSTAGRAM KAMI

Dalam forum ILF ini, Prof Suteki menerangkan bahwa belum ada definisi hukum terkait radikalisme itu sendiri yang tertuang dalam UU.

“Satu-satunya definisi radikalisme adalah apa yang dinyatakan pada nomenklatur BNPT tahun 2016 yang menyebutkan bahwa radikalisme adalah sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan cara menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada melalui tindakan kekerasan (violence) dan aksi ekstrem”.

Lebih lanjut Prof Suteki menjelaskan, definisi tersebut meniscayakan adanya tindakan kekerasan dan aksi ekstrim untuk bisa terkategori tindakan radikal. Dan bahwa tudingan tindakan aksi radikalisme tersebut apabila ditujukan kepada para da’i yang mendakwahkan penerapan syariah Islam secara total dalam institusi politik Khilafah Islamiyah merupakan hal yang tidak tepat. Sebab dakwah tersebut merupakan akitivitas edukasi intelektual.

Sedangkan akitivitas dakwah tersebut merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, _“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”_. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.

Oleh karenanya, menurut beliau, tindakan penangkapan, persekusi atau mempersoalkan secara hukum dakwah islam dalam aspek politik intelektual, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara atau aparat keamanan merupakan tindakan vandalisme.

Hal yang tak kalah menarik apa yang disampaikan oleh ketua LBH Pelita Umat, Ahmad Khozinuddin, SH. Beliau menegaskan bahwa isu radikalisme ini merupakan isu politik dalam rangka untuk menutupi kebobrokan rezim atas massifnya mengundang kaum imperialis berkedok investasi, menumpuk utang, serta ketidakcakapan dalam mengelola negara, pada waktu yang sama sekaligus untuk membungkam atau bahkan “membunuh” lawan-lawan politiknya.

Khozinuddin juga mempertegas bahwa mendakwahkan penerapan syariah Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah adalah perkara yang dijamin oleh konstitusi. Tidak ada satupun Undang-Undang yang melarang melakukan aktivitas tersebut.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa mendakwahkan ajaran islam merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT, termasuk di dalamnya mendakwahkan ajaran Islam dalam aspek pemerintah yakni Khilafah Islamiyah.

Para peserta nampak lega dan tercerahkan setelah mengikuti forum ini. Mereka akan lebih banyak mendakwah Islam dalam perspektif hukum. Hal ini seiring digulirkannya isu radikalisme yang berperan dalam upaya monsterisasi Islam, simbol-simbol Islam beserta ajarannya. Padahal para ulama, dai dan ustad ini hanya menyampaikan dakwah sesuai ajarannya. Namun tidak jarang mereka mengalami persekusi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here