AHLI DARI PEMERINTAH, KEMBALI FITNAH AJARAN ISLAM

Jakarta, (shautululama.com) – Sidang gugatan HTI atas Kemenkumham di PTUN Jakarta Timur berlanjut kembali, Kamis 29 Maret 2018. Puluhan ulama dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Bandung, dan sekitarnya datang memenuhi gedung PTUN untuk memberikan dukungan pada HTI.

Diantara para ulama yang tampak hadir di persidangan antara lain: KH. Ahmad Zaenuddin Ponpes Al Husna Cikampek, KH. Andy Hasyim Depok, KH Mahmudin Bekasi, KH. Abdul Halim, Lc Jakarta, Habib Kholilullah Abu Bakar dari Jakarta, Habib Mahmud Bogor dan lainnya.

Salah satu ahli yang didatangkan kali ini adalah Ainur Rofiq. Dalam keterangannya di persidangan Ainur Rofiq menyebut beda antara Khilafah versi HTI dan Khilafah versi Islam. Bahkan dia menyebut Khilafah hanya pada Khulafaur Rasyidin, setelah itu tidak mungkin dan haram mengikutinya.

Menanggapi pernyataan ahli ini, salah seorang ulama yang hadir di persidangan, KH. Ahmad Zaenuddin dari Ponpes Al Husna Cikampek, melalui videonya menyatakan dia tidak layak disebut sebagai ahli, karena telah berkata bohong/dusta.

Lebih lanjut beliau menyatakan, banyak bukti dusta, diantaranya, Ainur Rofiq menyebut beda antara khilafah versi Islam dan khilafah versi HTI.

Menurut Kyai Ahmad Zaenuddin, yang telah mengaji kitab-kitab ulama syalafus Sholeh di pesantren, tidak ada satupun kitab ulama syafus sholeh yang menyebut khilafah tidak wajib.

“Kitab-kitab HTI, saya telah mengkajinya, tidak ada bedanya dengan kitab-kitab ulama syalafus sholeh yang banyak digunakan di pesantren. Ingat mendustakan agama, maka laknat Allah luar biasa”, pesan kyai Zaenuddin.

Ahli lain yang juga dihadirkan oleh pemerintah adalah Profesor Satya Arinanto. Professor kembali memfitnah ajaran Islam Khilafah, dengan menyebut khilafah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Menanggapi pertanyaan ini, Ahmad Khozinuddin, Ketua Koalisi 1000 Advokat Bela Islam menyatakan ada soal yang sangat krusial, jika ajaran Islam khilafah dijadikan dasar pencabutan status badan hukum Ormas HTI karena dituding bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Ahmad, persoalan krusial tersebut setidaknya ada tiga. Pertama, Khilafah adalah ajaran Islam yang bersumber dari dalil yang mu’tabar.

“Menuding Khilafah sebagai dasar pencabutan status BHP HTI sama saja menuding ajaran Islam, yang dapat disimpulkan sebagai menuding ajaran Islam secara keseluruhan,” bebernya.

Kedua, menuding ajaran Islam Khilafah berarti menisbatkan ketidakadilan. Sebab, Khilafah itu belum wujud, baru berupa pemikiran/ide. Khilafah tidak bisa berbuat sesuatu, baik untuk merealisir kemaslahatan maupun untuk menimbulkan kerusakan.

“Alangkah tidak fair, jika sebuah ide telah divonis sementara banyak tindakan aktual yang merongrong negara seperti korupsi berjamaah partai politik, upaya pemisahan Papua oleh teroris OPM, serangan ratusan ton narkoba, perusakan fasilitas negara oleh gerakan anarkisme, ternyata disikapi dengan kebijakan pembiaran bahkan terkesan menumbuh kembangkan. Lantas, tafsir ancaman negara itu apa? Apa subjektif oleh penguasa?” ungkapnya.

Ketiga, pada faktanya mencabut status badan hukum suatu ormas karena menganut ajaran Islam Khilafah tidak akan pernah mampu memutus ikhtiar dan upaya perjuangan untuk menegakkan khilafah.

“Bagaimana mungkin khilafah yang diperintahkan Allah SWT, bisa dianulir oleh kebijakan penguasa? Kalau tujuan pencabutan status badan hukum Ormas dipandang akan mampu menghentikan kebangkitan khilafah itu keliru besar,” tegasnya. [hs]

About Shautul Ulama Media

Shautul Ulama - Media Seruan Ulama, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mungkar.

Check Also

MARI MENJADI JURKAM KHILAFAH! SERUAN ULAMA AHLUSSUNAH WAL JAMAA’AH WILAYAH TAPAL KUDA

Pasuruan (shautululama.com)– Ahad (8/7/2018) suasana hangat bersilaturahmi Syawal 1439 H di Gus Rohibni, Pengasuh Madrasah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *